AKBAR RIZKI (2022) Representasi Legislator Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kaum Perempuan di Kabupaten Bangkalan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 071811133083_HALAMAN JUDUL.pdf Download (966kB)
	Text (BAB I) 071811133083_BAB I.pdf Download (3MB)
	Text (FULLTEXT) 071811133083_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Rendahnya representasi perempuan di DPRD Kabupaten Bangkalan sudah terjadi sejak beberapa periode terakhir. Hal tersebut disebabkan oleh adanya hambatan budaya masyarakat Bangkalan yang masih menganut kuat sistem patriarki, yang dimana adanya batasan-batasan peran perempuan di dalam ranah publik. maka dari itu, munculnya kebijakan tindakan afirmatif yang telah diberlakukan pertama kali pada tahun 2004 pada Lembaga Legislatif bertujuan untuk memberikan kesempatan keterlibatan perempuan sebesar 30% pada Pileg. Hal tersebut juga sebagai upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bangkalan, mengingat perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki di DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2019-2024 yaitu 47:3 dari total 50 kursi. Berdasarkan adanya permasalah tersebut, penelitian ini kemudian dilakukan untuk mendeskripsikan mengenai bagaimana peran Legislator perempuan dalam meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial perempuan melalui pembentukan Peraturan Daerah. Adanya Pembentukan Perda mengenai perlindungan perempuan tersebut dikarenakan kondisi Kabupaten Bangkalan yang cukup memprihatinkan, mengingat jumlah kasus angka permasalahan terhadap perempuan terus meningkat di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Berdasarkan analisis yang telah dibuat, menunjukkan hasil pada penelitian ini adalah adanya rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2019-2024 disebabkan oleh adanya hambatan budaya masyarakat. Rendahnya keterwakilan perempuan tersebut berdampak pada lemahnya regulasi yang dihasilkan untuk memfasilitasi kepentingan dan perlindungan terhadap perempuan dan hal terebut berdampak pada tingginya kasus permasalahan perempuan di Kabupaten Bangkalan.

Actions (login required)

View Item