PERJANJIAN PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA DI SEKTOR BARAT: STATUS DAN PERMASALAHAN

Arrizal Jafar, 070610375 (2010) PERJANJIAN PERBATASAN DARAT INDONESIA-MALAYSIA DI SEKTOR BARAT: STATUS DAN PERMASALAHAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-jafararriz-19074-fis.hi.1-k.pdf

Download (424kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-jafararriz-15870-fis.hi.1-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Secara umum, persyaratan untuk berdirinya suatu negara adalah harus memiliki tiga unsur yakni wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Indonesia dan Malaysia telah menetapkan perbatasan darat mereka dengan mengakui perjanjian-perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para penjajah mereka. Namun, permasalahan perbatasan masih saja sering muncul baik kasus ilegal logging hingga perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Permasalahan yang muncul terutama adalah mengenai penetapan titik-titik koordinat yang menjadi dasar penarikan garis batas wilayah kedaulatan masing-masing negara. Berdasarkan latar belakang diatas timbul suatu pertanyaan bagaimanakah sebenarnya status perbatasan darat antara Indonesia-Malaysia hingga saat ini di sektor Barat serta implikasi kondisi tersebut terhadap kedua negara? Status merupakan keadaan atau kedudukan dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Untuk mengetahui sejauh mana status perjanjian darat Indonesia-Malaysia adalah dengan menggunakan teori boundary making. Teori ini menjelaskan berbagai tahapan yang biasa dilalui oleh suatu negara didalam menentukan dan menetapkan perbatasan antar negara. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut kesimpulan sementara penulis adalah bahwa hingga saat ini pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia masih sampai pada tahap delimitation, dimana dalam tahap tersebut merupakan tahap dimana antara kedua negara masih di dalam proses perundingan penentuan batas, tahap ini berimplikasi terhadap munculnya berbagai permasalahan perbatasan yang belum selesai di daerah perbatasan kedua negara sehingga perjanjian perbatasan darat Indonesia-Malaysia belum terbentuk dan perlu penentuan kembali wilayah perbatasannya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK 2 Fis.HI.103/10 Jaf p
Uncontrolled Keywords: LAND BOUNDARY TREATY
Subjects: J Political Science > JX International law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K201-487 Jurisprudence. Philosophy and theory of law > K486-487 Relation of law to other topics
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K592-597 Regional divisions. Interregional comparative law
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
Creators:
CreatorsNIM
Arrizal Jafar, 070610375UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorLilik Salamah, Dra., MSi.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Dewi Rekno Ulansari
Date Deposited: 24 Jun 2011 12:00
Last Modified: 16 Aug 2016 07:26
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14887
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item