SALAS, UDIK NUR, NIM. 070810480 (2012) RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF (STUDI TENTANG PENGESAHAN APBD KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2011). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-salasudikn-23157-p.10-12--k.pdf Download (340kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-salasudikn-19411-p.10-12-r.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Demokrasi di Indonesia telah melahirkan sebuah desentralisasi pemerintahan. Dengan adanya desentralisasi, pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk lebih aktif dalam memerankan fungsi pemerintahan di daerah. Namun didalam menjalankan fungsi pemerintahan tentu banyak melalui kendala dan permasalahan. Salah satunya adalah dalam hubungan antar lembaga pemerintahan. Sesuai undang-undang didalam menjalankan fungsi pemerintahan eksekutif tidak berdiri sendiri namun berdampingan dengan legislatif. Dan di dalam legislatif sendiri terdapat partai-partai politik yang mempunyai peran kepentingan yang berbeda. Sehingga tidak jarang dengan kepentingan partai itu berujung pada ketidakharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan bisa mendeskripsikan sebuah studi kasus tentang pengesahan APBD tahun anggaran 2011 di Kota Surabaya yang pada saat itu mengalami kemoloran didalam pengesahannya. Molornya pengesahan ini terkait hubungan antara eksekutif dan legislatif yang tidak harmonis. Sehingga berdampak pada pembahasan dan pengesahan APBD 2011. Peran sebuah lembaga legislatif adalah sebagai kontrol pemerintahan. Dengan menggunakan fungsi kontrolnya tersebut legislatif mempunyai bargaining position kepada eksekutif untuk melancarkan beberapa kepentingan yang dibawa oleh partai politik. Namun dengan kepentingan yang tidak diakomodasi oleh eksekutif terutama peran walikota, akhirnya ketidakharmonisan terjadi. Komunikasi politik dan mediasi akhirnya berjalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Actions (login required)

View Item