RAYMOND JONATHAN (2022) Constitutional Preview sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 031911133160_HALAMAN JUDUL.pdf Download (4MB)
	Text (BAB I) 031911133160_BAB I.pdf Download (4MB)
	Text (FULLTEXT) 031911133160_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang ratifikasi perjanjian internasional menimbulkan celah hukum yang berbahaya bagi hubungan hukum nasional dan internasional di Indonesia. Oleh karenanya, dibutuhkan konstruksi hukum baru yang dapat menutup celah hukum tersebut melalui mekanisme constitutional preview. Kewenangan baru tersebut akan dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas suatu perjanjian internasional sebelum disahkan menjadi ketentuan hukum yang mengikat negara. Atas permasalahan tersebut, skripsi ini bertujuan untuk membandingkan konsep dan praktik constitutional preview di Prancis, Hongaria, Kazakhstan, dan Polandia serta mengkonstruksikan konsep dan praktik constitutional preview di Indonesia. Tujuan skripsi ini dapat dicapai melalui metode penelitian hukum normatif dengan tipologi reform-oriented research. Studi perbandingan constitutional preview di Prancis, Hongaria, Kazakhstan, dan Polandia akan menjadi dasar untuk mengkonstruksikan constitutional preview secara konseptual dan praktikal. Secara konseptual, konstruksi constitutional preview dalam skripsi ini meninjau aspek keterlibatan yuridis dalam ranah eksekutif serta karakteristik dan prinsip peradilan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, secara praktis, konstruksi constitutional preview meninjau objek pengujian, masuknya Mahkamah Konstitusi dalam tahapan pembuatan perjanjian internasional, dan perubahan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk menghidupkan constitutional preview di Indonesia. Skripsi ini mengusulkan agar penambahan kewenangan constitutional preview dilakukan dengan mengubah UUD NRI 1945, UU Perjanjian Internasional, dan UU Mahkamah Konstitusi. Selain itu, skripsi ini juga mendorong agar dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap peranan Mahkamah Konstitusi dalam tahapan penarikan diri dari suatu perjanjian internasional yang berdampak luas bagi masyarakat.

Actions (login required)

View Item