IWAN AGUS LESMANA, 070016258 (2005) PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA KEPADA KECAMATAN SEBAGAI BENTUK DARI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak Fis P 08-06 Les p.pdf Download (302kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-lesmanaiwa-1487-fisp08-6.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian mengenai pelimpahan wewenang pemerintah kota Surabaya kepada kecamatan sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana fungsi riil kecamatan dengan adanya pelimpahan wewenang dan deskripsikan hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh kecamatan dalam melaksanakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kota Surabaya. Lokasi penelitian ini dilakukan di dua (2) kecamatan yaitu kecamatan Bubutan dan kecamatan Lakarsantri dengan pertimbangan bahwa kecamatan Bubutan sebagai kawasan pusat perdagangan dan jasa yang berada di pusat kota Surabaya dan kecamatan Lakarsantri sebagai kecamatan yang baru tumbuh dan terletak di pinggiran kota Surabaya dengan karakteristik sebagai wilayah permukiman. Penelitian ini bertipe deskriptif, dengan menekankan pada analisa kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh data dari kedua kecamatan tersebut yang dijadikan sebagai sumber penelitian, selain itu juga berhasil di peroleh tiga belas (13) informan. Penentuan informan dilakukan secara purposive yaitu kepada pejabat kecamatan di dua lokasi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tugas-tugas dan kewenangan kecamatan Bubutan dan kecamatan Lakarsantri secara riil adalah sama namun terdapat problem pemerintahan yang berbeda yaitu pada kecamatan Bubutan problem utama pemerintahannya adalah PKL dan hal ini tidak terlepas dari faktor kharakteristik kecamatan Bubutan sebagai wilayah pusat perdagangan dan jasa di kota Surabaya sehingga banyak pendatang dari luar daerah tinggal dan mencari nafkah di kecamatan Bubutan, sedangkan pada kecamatan Lakarsantri, problem utama pemerintahannya adalah permasalahan IMB, dimana hampir 50% penduduk di wilayah kecamatan ini tidak ber-IMB dikarenakan mayoritas penduduk berkharakteristik pedesaan yang menganggap tanah yang dimiliki merupakan warisan turun temurun dari orang tua mereka. Kemudian dalam melaksanakan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya, kedua kecamatan tersebut mengalami hambatan dari berbagai faktor antara lain: SDM baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas yaitu jumlah pegawai yang minim dan kurang memiliki keahlian untuk jenis kewenangan tertentu. Faktor dana, dimana 80% anggaran hanya dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai serta faktor sarana dan prasarana yang kurang menunjang pelaksanaan pelimpahan wewenang

Actions (login required)

View Item