WIJI ASIH, 070116508 (2006) KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP MALAYSIA DALAM KASUS SENGKETA AMBALAT 2005. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) 3.%20Abstrak%20Fis%20HI%2033-06%20Asi%20k.pdf Download (314kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-asihwiji-1505-fishi3-6.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pada 16 Februari 2005, Petronas (perusahaan minyak Malaysia) menjual konsesi eksplorasi minyak di Blok ND 6 dan ND 7 (Blok Ambalat dan East Ambalat) kepada ShelL Padahal Indonesia telah mengeksplorasi kawasan tersebut sejak tahun 1967 tanpa menuai protes dari pihak manapun, termasuk Malaysia. Maka secara de facto, Indonesia menganggap wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Untuk itu, Indonesia menganggap pemberian konsesi Petronas kepada Shell tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Tapi di sisi lain Malaysia menganggap bahwa wilayah tersebut masih dalam batas kontinen Malaysia. Merespon Maim Malaysia tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota protes yang menegaskan bahwa kawasan kaya minyak tersebut merupakan milik Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mengerahkan kekuatan militernya untuk mempertahankan kawasan sengketa tersebut. Namun, meskipun bersikap tegas untuk mempertahankan Ambalat, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai, melalui jalur diplomatik. Berangkat dari latar belakang tersebut, make muncul pertanyaan, bagaimana respon Indonesia dalam menyikapi klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat, dan apa yang melatarbelakangi Pemerintah Indonesia memilih penyelesaian secara diplomatik. Pennasalahan tersebut kemudian diteliti dengan sebuah desain penelitian dengan menggunakan kerangka teoritik diplomasi dan strategi pemilihan forum penyelesaian sengketa. Sehingga ditemukan hipotesis tentang alasan Indonesia memilih penyelesaian secara diplomatik, yaitu didasarkan pads tujuan untuk memelihara perdamaian dan hubungan baik dengan Malaysia, dan penyelesaian diplomatik dinilai paling efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya. Melalui analisis terhadap data-data yang ditemukan, make diperoleh kesimpulan bahwa respon Indonesia dalam menyikapi klaim Malaysia terhadap Blok Ambalat dilakukan dengan pengiriman nota protes, penyangkalan atas Maim Malaysia, pemanggillan duta besar Indonesia untuk Malaysia, pernyataanpernyataan resmi dari Pemerintah Indonesia terhadap kepemilikan Indonesia atas Blok Ambalat dan dilakukannya tindakan militer. Sedangkan alasan mengapa Indonesia memilih jalur diplomatik adalah karena: Pertama, latar belakang kedekatan hubungan antara Indonesia dan Malaysia, yang menjadi landacan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi diantara mereka secara damai. Kedua, Pengalaman konfrontasi dengan Malaysia, yang telah memberikan pelajaran bahwa cara kekerasan dalam menyelesaikan sengketa ternyata menyebabkan banyak kerugian. Ketiga, Pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan konflik Pulau Sipadan dan Ligitan melalui jalur hukum, yang ternyata kurang efektif dan efisien. Dengan demikian, penelitian yang menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya ini berhasil membuktikan hipotesis yang diajukan oleh peneliti.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 Fis HI 33/06 Asi k
Uncontrolled Keywords:	BOUNDARY DISPUTES
Subjects:	J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3220 Public policy
Divisions:	07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
Creators:	Creators NIM WIJI ASIH, 070116508 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Siti Rokhmawati Susanto, S.IP., MIR UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Dewi Rekno Ulansari
Date Deposited:	25 Jul 2006 12:00
Last Modified:	11 Jul 2017 02:10
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/15034
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item