YUSUF HAMZAH, 079715619 (2006) IMPLEMENTASI SK WALIKOTA SURABAYA NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi tentang penataan PKL di Kedungdoro dan Pasar Kembang berdasarkan SK Walikota Surabaya No. 3 tabun 2005). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-hamzahyusu-3082-fisan2-k.pdf Download (387kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-hamzahyusu-3082-fisan2-6.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sektor informal yang selama ini terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang besar tanpa harus membutuhkan modal yang besar serta pendidikan formal yang mendukung. Hal ini mengakibatkan sektor informal ini banyak dijadikan sebagai pekerjaan utama bagi mereka yang belum ataupun tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Selain itu juga dikarenakan mudahnya seseorang untuk membuka usaha di pinggir jalan tanpa harus melalui izin yang berbelit-belit. Sehingga keberadaan mereka (PKL) bagaikan jamur di musim hujan, dan jumlah mereka terus berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini bila tidak ditangani secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kota. Oleh karena itu dalam menangani implementasi kebijakan PKL perlu adanya pengawasan dan pengendalian secara terencana, terkoordinasi, sistematis dan kesinambumgan. Di Surabaya penataan dan pengawasan PKL tersebut dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Surabaya dengan dibantu oleh Dispol PP. Namun kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat wilayah-wilayah yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk usaha namun masih tetap saja dijadikan sebagai lokasi usaha PKL. Oleh karena itu penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Penataan dan pembinaan PKL serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan mengapa permasalahan ini tak kunjung bisa terselesaikan dengan baik dari tahun ke tahun. Kebijakan Penataan dan pembinaan PKL ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam usaha untuk menciptakan Kota Surabaya yang bersih, rapi dan nyaman. Hal ini disebabkan karena penataan dan pembinaan PKL merupakan masalah kota ini yang dari tahun ke tahun selalu saja muncul walaupun pemkot telah mengeluarkan berbagai kebijakan mengenai PKL tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dimana peneliti hendak mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu dalam hal ini adalah PKL yang kemudian diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Penataan dan pembinaan PKL di Kota Surabaya. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata yang diperoleh dari informan serta data tambahan dan dokumen dan literatur yang mendukung. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penataan dan pembinaan PKL di Kota Surabaya dalam pelaksanaanya belum optimal. Hal ini ditunjukkan dari belum terwujudnya tujuan SK Walikota Surabaya No. 03 Tabun 2005 serta banyak kekurangan dan hambatan yang ditemui dalam setiap tahap implementasi penataan dan pembinaan PKL tersebut. Belum terwujudnya tujuan serta banyak kekurangan dan hambatan dapat dilihat dari pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan PKL, pengawasan/pemantauan terhadap wilayah-wilayah sentra PKL, akhirnya rekomendasi penentuan lokasi usaha PKL, waktu usaha, pembatasan jumlah PKL dan jenis barang yang diperdagangkan pada usaha PKL perlu untuk diberikan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini Pemkot Surabaya agar dapat dicari langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi masalah PKL. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi kebijakan Penataan dan pembinaan PKL yang ada di Surabaya berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah: Struktur birokrasi: dalam implementasi kebijakan ini sruktur birokrasi berjalan kurang efektif dan efisien karena adanya fragmentasi dan kurangnya pengawasan terhadap basil rekomendasi; Sumberdaya: ketersediaan sumberdaya utamanya sumber dana kurang memadai dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, dalam hat ini karena kecilnya anggaran yan dialokasikan untuk implementasi kebijakan penataan PKL; Komunikasi: pada implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL yang ada pada lembaga pelaksana dan instansi pendukung kebijakan dengan para PKL sendiri belum dapat berjalan dengan baik. Hal ini karena komunikasi dilakukan saat ada program baru dari pemkot namun tidak ada follow up untuk mengevaluasi program atau kebijakan tersebut; Koordinasi diantara pemerintah kota Surabaya dengan instansi terkait lainnya menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan Disposisi Sikap pelaksana: ditengarai adanya kemungkinan main mata dengan kelompok sasaran, ini dapat dikatakan demikian sebab para pelaksanan kebijakan lebih cenderung bersikap pasif dalam menagani masalah penataan dan pembinaan PKL; Dukungan dari kelompok sasaran: dukungan PKL sangat rendah dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan PKL karena para PKL kurang memahami pentingnya penataan PKL bagi kelangsungan perkembangan kota. Permasalahan penataan PKL dari tahun ke tahun terus berlangsung meskipun lokal government sudah berperan dalam menyelesaikan masalah penataan PKL di Surabaya hal ini dikaji dengan melihat dari Policy Stakeholder, Policy environment, dan Public policy Secara praktis hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Pemkot Surabaya khususnya Bagian Perekonomian dalam menata dan membina para PKL. Selain itu penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk daerah lain yang mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan Kota Surabaya. Sementara itu studi ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara terutama studi Implementasi Kebijakan. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL yang belum optimal, membuka peluang bagi pengembangan studi lebih lanjut, yaitu studi mengenai bagaimana meningkatkan keefektifan implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL.

Actions (login required)

View Item