PUTRI KURNIA SARI, 070810131 (2012) PEMBAGIAN WARISAN DALAM BUDAYA POLIGINI (Studi Kasus Pada Komunitas Madura di Boto Putih, di Kota Surabaya). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-sariputrik-26246-6.-abstr-k.pdf Download (110kB) | Preview
	Text (Full Text) 11.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Karya tulis ini menjelaskan Pembagian Warisan Dalam Budaya Poligini Pada Komunitas Madura di Boto Putih, Surabaya ditinjau dari Antropologi Hukum. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Budaya poligini yang dilakukan masyarakat Madura di Boto Putih merupakan hal yang wajar. Rumusan masalah penelitian yang ditentukan berdasarkan latar belakang penelitian adalah : (1) Bagaimana proses perkawinan poligini secara legal dan ilegal di Boto Putih, (2) Bagaimana proses pembagian warisan dalam perkawinan poligini menurut hukum Islam dan hukum Adat di Boto Putih, Surabaya dan (3) Bagaimana pembagian warisan dan bentuk penyelesaiannya jika tidak ada kesepakatan antara isteri pertama dan isteri kedua. Penelitian ini menggunakan teori konsep hukum, hukum waris, hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris perdata, istilah sengketa, bentuk penyelesaian sengketa, posisi atau marginalisasi perempuan, dan kedudukan perempuan dalam pluralisme hukum waris. Penelitian ini menggunakan studi kasus dimana dilakukan untuk mengetahui lebih dalam permasalahan yang ada, namun tidak bisa dijadikan patokan pembagian warisan pada daerah lain. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam. Teknik penentuan informan yaitu ada 7 informan. 1 informan merupakan perangkat kelurahan, 1 informan perangkat RT, 5 informan merupakan perempuan atau isteri-isteri dari perkawinan poligini yaitu 1 perempuan dari perkawinan poligini secara legal yang merupakan isteri pertama dan 4 perempuan dari perkawinan poligini secara ilegal yaitu 2 perempuan merupakan isteri pertama dan 2 perempuan merupakan isteri kedua. Dari analisa yang dilakukan ada perbedaan dalam pembagian harta waris baik perkawinan poligini secara legal dan ilegal, karena apabila secara legal maka pembagian harta warisan tidak mengalami sengketa. Berbeda halnya dengan perkawinan ilegal, dimana pembagian harta warisan tidak dapat berjalan dengan lancar. Dalam pembagian warisannya terdapat hal-hal yang perlu dilakukan, diantaranya musyawarah antara kedua belah pihak untuk memberikan keputusan yang adil. Perkawinan poligini yang dilakukan secara legal yaitu proses perkawinan sesuai dengan ketentuan perkawinan yang tercatat di pengadilan agama dan KUA. Berbeda hal nya dengan perkawinan poligini secara ilegal yaitu dimana perkawinan yang hanya tercatat di KUA dan dihadiri wali nikah saja dan tidak ada kekuatan hukum. Bentuk penyelesaian apabila tidak ada kesepakatan antara isteri pertama dan isteri kedua maka dilakukan mediasi dimana pihak yang bersengketa memilih pihak ketiga sebagai mediator untuk mengambil keputusan. Mediator merupakan paman dari keluarga almarhum suami mereka. Dalam memutuskan hasil pembagian warisan, isteri pertama dan isteri kedua harus menerimanya. Namun, dapat diketahui bahwa pembagian harta waris antara isteri pertama dan isteri kedua di Boto Putih dibagi secara adil sama rata. Dengan begitu masalah pembagian warisan tidak sampai dibawa ke jalur hukum melainkan hanya dengan musyawarah keluarga saja.

Actions (login required)

View Item