Angga Maruli, 070216648 (2008) Dampak Pengambilalihan Bisnis TNI Oleh Pemerintah Terhadap Pemenuhan Kesejahteraan Prajurit TNI AL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-maruliangg-8896-abstract-8.pdf Download (326kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 15173.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

TNI AL sebagai bagian dari institusi TNI juga memiliki unit-unit usaha yang bernaung dibawah yayasan Bhumyamca. Unit-unit usaha tersebut bergerak di berbagai bidang seperti kargo udara dan laut, pekerjaan bawah air dan lain sebagainya. Seiring dengan semangat reformasi serta penghapusan dwi fungsi ABRI maka lahirlah, UU TNI tahun 2004. Dalam pasal 76 UU TNI tahun 2004 mengamanatkan tentang pengambilalihan bisnis TNI oleh pemerintah. Ketentuan dalam UU ini mengatur bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejauh pengesahannya, pemerintah harus mengambilalih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI secara langsung maupun tidak langsung. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengetahui adakah dampak yang timbul dart pengambilalihan bisnis TNI tersebut khususnva bisnis yang dimiliki oleh TNI AL terhadap pcmenulian kesejahteraan para prajurit TNI AL itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan ada atau tidaknya dampak yang timbul dari pengambilalihan bisnis TNI terhadap pemenuhan kesejahteraan prajurit TNI AL. Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan delapan informan yang berasal dari prajurit TNI AL dengan berbagai tingkat kepangkatan serta seorang informan sipil, selain itu juga menggunakan studi pustaka dimana penulis memperoleh data-data pelengkap melalui penelusuran di internet jurnal, serta buku-buku yang relevan. Dart hasil penelitian yang telah dilakukan, pengambilalihan bisnis TNI oleh pemerintah tidak memberikan dampak apapun bagi pemenuhan kesejahteraan prajurit TNI AL. Hal ini disebabkan keberadaan bisnis TNI AL selama ini tidak dirasakan manfaatnya secara langsung bagi kesejahteraan para prajurit sehingga para prajurit tidak mempermasalahkan apabila bisnis vang dimiliki oleh TNI AL tersebut diambilalih oleh pemerintah. Hal ini diperkuat dari komposisi direksi serta karyawan salah satu unit usaha TNI AL. yang diduduki oleh kalangan purnawiran maupun kalangan sipil murni. Dengan tidak adanya prajurit TNI AL aktif vang menduduki unit unit usaha yang dimiliki oleh TNI AL, maka profesionalisme prajurit dapat terjaga dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga kedaulatan negara.

Actions (login required)

View Item