Eko Bimo Koesprabowo, 070116495 (2009) Rasionalitas Ismail Haniyah Dalam Pengambilan Kebijakan Luar Negeri Palestina Terhadap Israel. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) 27. Abstrak Fis HI 14-09 Koe p.pdf Download (273kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-koesprabow-9952-fishi1-9.pdf Restricted to Registered users only Download (472kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas tentang alasan Ismail Haniyah merubah sikapnya terhadap Israel. Ismail Haniyah adalah seorang pemimpin Hamas, organisasi Islam garis keras yang sangat menentang pendudukan Israel di tanah Palestina. Setelah kemenangan Hamas dalam Pemilu Legislatif Palestina tahun 2006, Ismail Haniyah ditunjuk dan diangkat menjadi Perdana Menteri. Kepemimpinan Ismail Haniyah sebagai Perdana Menteri diragukan karena dirinya juga seorang pemimpin Hamas. Namun ternyata ia menunjukkan hal yang sebaliknya. Meski Hamas tetap menolak untuk berunding, Ismail Haniyah selaku Perdana Menteri Palestina justru bersedia untuk berunding dengan Israel walau dengan beberapa kondisi tertentu. Ismail Haniyah memang dikenal moderat diantara pemimpin-pemimpin Hamas lainnya dan dengan kesediaannya untuk berunding dengan Israel maka secara tidak langsung ia telah mengakui Israel. Sebagaimana disampaikan dalam pidatonya untuk memaparkan program pemerintahannya di hadapan anggota Parlemen Palestina di Ghaza, (19 Maret 2007) setelah ia membentuk kabinet yang baru yang merupakan koalisi, Ismail Haniyah mengatakan akan berupaya mendirikan negara Palestina merdeka di seluruh tanah Palestina sebelum perampasan Israel tahun 1967. Program pemerintahan yang diajukannya memang tetap tidak memuat soal pengakuan terhadap eksistensi Israel. Hanya mengisyaratkan soal berdirinya negara Palestina di atas perbatasan 1967 saja. Namun sejumlah pengamat Palestina asal Barat menafsirkan pidato Haniyah itu sebagai pengakuan tersembunyi terhadap Israel dan upaya menggabungkan antara pemerintah koalisi nasional yang harus memenuhi salah satu syarat penting soal pengakuan terhadap eksistensi Israel dari anggota kwartet (PBB, AS, Rusia dan UE). Haniyah tidak lagi bertindak hanya sebagai pemimpin Hamas melainkan bertindak sebagai seorang pemimpin Palestina, seorang Perdana Menteri pemerintah Otoritas Palestina. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran level analisis personal yaitu Ismail Haniyah dan negara yaitu Palestina. Menggunakan konsep kepentingan nasional untuk menjelaskan kebijakan luar negeri yang diambil. Menggunakan teori Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri yang menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri diputuskan melalui pilihan-pilihan yang rasional, dan Sistem Pengaruh Kebijakan (Policy Influence Sistem) yang merupakan salah satu kunci untuk memahami dampak perilaku aktor politik dalam negeri terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa pengambilan kebijakan luar negeri Ismail Haniyah terhadap Israel berubah karena pengaruh dari pihak-pihak pengambil kebijakan Luar Negeri Palestina. Sehingga kebijakan luar negeri yang diambil Ismail Haniyah akan bersifat rasional dan mendukung kepentingan nasional Palestina. Dan menyimpulkan temuan data menjawab permasalahan penelitian dan mendukung terbuktinya hipotesis.

Actions (login required)

View Item