ADITYA NUGRAHA, 070710164 (2012) Politik Kota : Studi Tentang Konflik Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-nugrahaadi-23999-abstract.pdf Download (348kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 15399.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Interaksi antar individu ataupun kelompok yang akhirnya melahirkan konflik, merupakan suatu hal yang jamak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan suatu pemerintahan sekalipun, konflik menjadi suatu bagian yang tak dapat dihindarkan meskipun tak ingin dijumpai. Pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh sebuah pemerintahan pada hakekatnya akan melahirkan pro-kontra yang muncul dari kalangan non-pemerintahan dan tak menutup kemungkinan dalam instansi pemerintahan itu sendiri. Dalam konflik kebijakan pembangunan jalan yang ada di Surabaya, konflik hadir dan muncul kehadapan publik dengan klaim pembangunan perkotaan yang lebih baik yang di bawa oleh pihak-pihak yang berkonflik. Sumber konflik yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan diantara pihak yang berkonflik, terutama antar pemerintahan pusat dan daerah, menjadi kajian yang kompleks ditengah payung otonomi daerah. Selain itu, konflik surabaya juga berkaitan dengan politik perkotaan yang ada di kota tersebut. Sehingga pendekatan politik perkotaan semakin menambah kompleksitas konflik pembangunan kota ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan tema rencana pembangunan tol tengah kota sebagai sumber pembahasannya. Sedangkan subjek penelitiannya, penelitian ini mengambil Bappeko Surabaya, DPRD Surabaya serta LSM yang terkait (TAPMPRS) sebagai subjek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan wawancara dan studi literatur dalam melihat bagaimana dinamika konflik ini terjadi di Surabaya. Konflik rencana pembangunan tol tengah kota Surabaya hadir dan melibatkan kalangan state, market dan civil society. Konflik ini hadir tidak hanya disebabkan perbedaan orientasi pada pembangunan perkotaan namun juga karena perebutan sumber-sumber kekuasaan seperti wealth, prestige dan power yang ada dalam pembangunan perkotaan tersebut. Dalam konteks otonomi daerah, konflik ini lahir karena kelemahan peraturan otonomi daerah yang ada di Indonesia saat ini. Dalam kasus yang terjadi di Surabaya terkait pembangunan perkotaan, otonomi daerah tidak secara tegas mengatur tupoksi antar instansi pemerintahan pusat, daerah I dan II, sehingga lahirlah konflik antar instansi tersebut. Lebih jauh otonomi daerah bahkan tidak memberikan sanksi kepada instansi pemerintahan yang menyimpang dari tupoksi nya

Actions (login required)

View Item