Almas Ghaliya Putri Sjafrina, 070913067 (2013) PATRONASE DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PATRONASE PENCALONAN RA. IMAM � DIN ZEIN DALAM PILKADA BANGKALAN 2012). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-sjafrinaal-24216-8.abstra-.pdf Download (105kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2013-sjafrinaal-24216-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Nilai-nilai dalam demokrasi kerap berbenturan dan tidak sesuai dengan kultur yang ada dalam masyarakat di Indonesia. Salah satunya adalah patronase antara kiai dengan masyarakat yang telah menjadi kultur. Pola hubungan patronase antara kiai dengan masyarakat kerap terbawa dalam pemilu. Padahal, pemilu merupakan salah satu wujud demokratisasi yang diharapkan dapat mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Fokus penelitian ini adalah patronase dalam pencalonan kiai menjadi kepala daerah. Pencalonan tersebut meliputi proses penyeleksian kandidat oleh partai atau koalisi partai politik dan dukungan pencalonan yang diberikan oleh masyarakat. Dengan menggunakan teori patron klien, diketahui terdapat patronase yang kuat dalam pencalonan kandidat pemilu, dimulai dari penyeleksian partai hingga dukungan masyarakat. Patronase tersebut berupa posisi calon sebagai patron merupakan pertimbangan utama partai menentukan pilihan calon yang akan diusung dan dukungan masyarakat yang berawal dari himbauan dukungan oleh patron dan ketundukan masyarakat terhadap himbauan tersebut. Dari penelitian ini diketahui bahwa demokrasi memfasilitasi perpecahan dalam ikatan patron sehingga patron tidak lagi tunggal. Implikasinya, dukungan partai dan masyarakat terpecah dan tidak lagi kuat hanya pada satu patron. Pemilu yang kental dengan praktek patronase telah membelenggu partai dan masyarakat walau tercatat terselenggara dengan baik dan demokratis. Idealnya, dalam demokrasi, pola hubungan patronase tidak dimasukkan dalam pemilu agar tidak menghambat mobilitas calon yang berkualitas dan berkarakter. Dukungan masyarakat atas pencalonan harusnya didasarkan pada kesadaran bukan ketertundukan sehingga berlanjut pada kontrol yang obyektif terhadap urusan-urusan pemerintahan.

Actions (login required)

View Item