SITTA AULIA, 070913007 (2013) DESENTRALISASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN(Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-auliasitta-24220-8.abstra-.pdf Download (100kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2013-auliasitta-24220-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang dukungan pemerintah kota Surabaya dalam pelaksanaan pendidikan wajib belajar 12 tahun di Kota Surabaya. Selain dukungan, juga disampaikan informasi terkait kendala dan dampak pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di tingkat sekolah. Pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah merupakan konsekuensi dari adanya desentralisasi pendidikan. Pelaksanaan pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan yang nyata dan luas dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pembuatan kebijakan pendidikan di wilayahnya. Penelitian ini dilakukan di lima sekolah menegah dan kejuruan yang ada di Surabaya, dengan sumber data dinas pendidikan kota Surabaya, pengamat pendidikan, kepala sekolah dan guru di sekolah menengah dan kejuruan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Dukungan pemerintah pada pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Surabaya dengan pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) mulai pendidikan dasar hingga pendidikan menengah negeri dan Hibah BOPDA pada sekolah swasta; 2) Pelaksanaan program BOPDA berdampak postif pada peningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat kota Surabaya dan berdampak adanya kuota bagi masyarakat luar kota Surabaya; 3) Dampak BOPDA pada pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah menengah dan kejuruan berpengaruh pada manajemen pelaksanaan ditingkat sekolah, antara lain: kebijakan sekolah dalam hal pembiayaan, kondisi sarana dan prasarana pembelajaran, partisipasi siswa dalam pembelajaran dan ekstrakulikuler, serta partisipasi Orangtua.

Actions (login required)

View Item