Lalu Harland Putra Raharja, 070710139 (2012) PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN: ADVOKASI ICW(Indonesia Corruption Watch) UNTUK PASIEN MISKIN DI JABODETABEK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-raharjalal-21860-5.abstr-k.pdf Download (312kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian advokasi sudah banyak dilakukan, namun penelitian yang membicarakan mengenai kesehatan masih sangat jarang dilakukan. Skripsi ini membicarakan tentang masalah kebijakan mengenai kesehatan untuk masyarakat miskin. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana proses ICW mengadvokasi pasien miskin untuk memperjuangkan haknya untuk berobat gratis di rumah sakit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana yang menjadi subyek penelitian di sini adalah ICW (Indonesia Corruption Watch) sebagai Organisasi non Pemerintahan. Melalui wawancara langsung dan melalui email dengan ketua koordinator divisi Monitoring dan Pelayanan Publik. Hasilnya menunjukkan bahwa ICW sebagai organisasi non pemerintahan sebagai aktor yang mendesak untuk segera disahkan kebijakan mengenai RUU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kepada pemerintah . Hasil penelitian ini ICW mengusulkan RUU BPJS untuk kemudahan bagi pasien miskin, di mana untuk menggantikan kebijakan sebelumnya yaitu Jamkesmas yang masih banyak dikeluhkan pasien miskin. RUU BPJS ini nantinya akan menjadi payung bagi pelakasanaan sistem jaminan sosial seperti kesehatan dan lain sebagainya. Keberadaan BPJS diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit bagi pasien miskin. Selain itu BPJS akan menjadi penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang akan menjamin biaya pengobatan seluruh rakyat Indonesia layanan kesehatan pada penyedia layanan kesehatan termasuk rumah sakit. Maksud advokasi yang dilakukan oleh ICW ini adalah merubah kebijakan Jamkesmas sebelumnya yang di nilai masih belum berjalan sempurna. Di sini akhirnya ICW mengusulkan kebijakan RUU BPJS kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan, untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat.

Actions (login required)

View Item