ARNI PRABAWATI, 071015009 (2014) STRATEGI GOVERNMENT RELATIONS PERUSAHAAN PEMERINTAH (Studi Kasus Strategi Government Relations PT PAL Indonesia (Persero) Untuk Mempengaruhi Komite Kebijakan Industri Pertahanan dalam Penunjukan Lead Integrator Alutsista Matra Laut Pada Tahun 2012). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-prabawatia-33259-6.abstr-k.pdf Download (339kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) Fis. K. 58-14 Pra s.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Fokus penelitian ini adalah strategi government relations yang dilakukan oleh PT PAL Indonesia (Persero) untuk mempengaruhi Komite Kebijakan Industri Pertahanan dalam kasus penunjukan lead integrator alutsista matra laut pada tahun 2012. Penelitian ini signifikan karena adanya urgensi government relations perusahaan pemerintah yang disebabkan munculnya persaingan antarperusahaan pemerintah agar dapat ditunjuk sebagai lead integrator alutsista matra laut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi government relations yang dilakukan oleh PT PAL Indonesia (Persero) untuk mempengaruhi Komite Kebijakan Industri Pertahanan dalam penunjukan lead integrator alutsista matra laut pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka public relations sebagai upaya menjalin hubungan dengan publik, government relations sebagai upaya mempengaruhi kebijakan, dan implementasi strategi government relations di perusahaan. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan dan wawancara mendalam kepada Kepala Departemen Humas, Kepala Biro Kehumasan dan Protokoler, serta Kepala Biro Publikasi dan Dokumentasi PT PAL Indonesia (Persero). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT PAL Indonesia (Persero) menerapkan strategi government relations yang berorientasi pada kebijakan dengan menyasar langsung pada decision maker, yakni melalui direct lobbying, audiensi dan special event. Hal ini dapat menjadi best practice ketika perusahaan memiliki bargaining power yang tinggi pada pemerintah, seperti halnya studi kasus ini. Strategi government relations ini dilakukan oleh departemen humas, direksi dan divisi-divisi lain di PT PAL Indonesia (Persero). Departemen humas tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan menyeluruh, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator komunikasi serta pelaksana teknis yang mengarah pada kegiatan protokoler.

Actions (login required)

View Item