M. ALI ASHAR, 070914047 (2014) PENOLAKAN KABUPATEN BLITAR TERHADAP SK GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BLITAR DAN KABUPATEN KEDIRI YANG TERLETAK PADA KAWASAN GUNUNG KELUD DI PROVINSI JAWA TIMUR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-asharmali-34364-6.abstr-k.pdf Download (322kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2014-asharmali-FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Gunung Kelud tidak lagi dipandang sebagai batas alam yang memisahkan beberapa daerah di sekitarnya. Gunung Kelud justru menjadi objek yang perlu diperjelas kepemilikannya. Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri memiliki dasar acuan masing-masing sehingga bersikukuh Gunung Kelud masuk dalam wilayah administratifnya. Konflik antara dua pemerintah Kabupaten tersebut memunculkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai mediator. SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/13/2012 sebagai bentuk penyelesaian konflik justru mendapat penolakan/resistensi dari Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Blitar. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji tentang penolakan Kabupaten Blitar terhadap SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/13/2012, isu-isu yang berkembang di masyarakat Kabupaten Blitar terkait konflik perebutan gunung Kelud dan aksi demonstrasi masyarakat Kabupaten Blitar yang menolak SK tersebut. Teori yang digunakan adalah teori segitiga konflik yang dipopulerkan oleh Johan Galtung. Galtung juga memperkenalkan konsep segitiga konflik dalam menganalisis terciptanya sebuah konflik. Analisis yang dimaksud disini adalah analisis hubungan sebab akibat atau interaksi yang memungkinkan munculnya sebuah konflik sosial. Dalam konsep segitiga konflik Galtung terdapat 3 dimensi dimana antara satu sama lain saling terikat. 3 dimensi tersebut adalah dimensi sikap, dimensi perilaku, serta dimensi kontradiksi. Metode penelitian yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Setelah melakukan tahapan penelitian, maka diperoleh beberapa temuantemuan pokok. Perbedaan penggunaan data acuan dalam penentuan batas daerah memunculkan konflik berkepanjangan antara kedua Pemerintah Kabupaten dalam menata batas wilayahnya di sekitar kawasan gunung Kelud. SK Gubernur Jawa Timur dianggap melampaui kewenangan Gubernur yang seharusnya berperan sebagai mediator konflik. Penggunaan peta RBI 2003 sebagai dasar acuan SK Gubernur akan memotong sebagian wilayah Kabupaten Blitar. Isu tentang masalah kependudukan, berkurangnya DAU Kabupaten Blitar, SK Gubernur yang terbit hanya karena hitung-hitungan politis, Gubernur yang overlapping dengan menetapkan gunung Kelud menjadi wilayah Kabupaten Kediri, pada akhirnya memunculkan gelombang penolakan dari masyarakat Kabupaten Blitar dengan berdemonstrasi menuntut SK tersebut dicabut.

Actions (login required)

View Item