AHMAD AFIF MAULANA, 071011010 (2014) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN IMPOR HORTIKULTURA (Studi Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor di Jawa Timur). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-maulanaahm-34426-6.abstr-k.pdf Download (289kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 15888.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Era globalisasi perdagangan berdampak pada produk hortikultura Indonesia. Dalam rangka melaksanakan perlindungan konsumen dan pengawasan terkait dengan komoditas hortikultura, melalui Permentan No. 89 tahun 2011 pemerintah membatasi distribusi produk impor hortikultura hanya melalui empat pintu masuk, salahsatunya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dalam kaitan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor di Jawa Timur untuk menjaga stabilitas harga komoditas lokal, melindungi produk hortikultura lokal dan sebagai upaya mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimiawi dan benda lain yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengendalian distribusi produk impor hortikultura dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan motode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan secara purposive. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah. Hasil temuan data menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian distribusi produk impor hortikultura di Jawa Timur seluruh prosedurnya telah dilaksanakan dengan baik. Adapun faktor sumberdaya staf, fasilitas fisik dan finansial dalam kondisi tidak memadai/mencukupi pada pelaksana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sehingga kondisi tersebut menghambat implementasi kebijakan ini.

Actions (login required)

View Item