R.Indra Kusuma Prabowo, 070911072 (2014) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN DI BIDANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM KEBIJAKAN PERIZINAN PENDIRIAN MINI MARKET DI SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-praboworin-34522-6.abstr-k.pdf Download (326kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2014-praboworin-FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013, bahwa pertumbuhan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang semakin meningkat perlu diikuti dengan peningkatan kepastian usaha dan tertib usaha. Maka surat izin usaha wajib dimiki oleh pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern yang menyatakan bahwa negara menyetujui dan memperbolehkan kita membuka sebuah usaha. Demi keamanan dan kelancaran proses berjalannya suatu usaha diperlukan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mengingat negara kita ini adalah negara yang berdiri dengan dasar-dasar hukum yang telah ditetapkan dan terbagi dalam pasal-pasal. Permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur perizinan pendirian mini market oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya selaku SKPD yang menerbitkan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dengan landasan hukum berupa Perwali No.35 Tahun 2010 yang mengatur pelayanan perizinan di bidang perdagangan dan perindustrian guna menjawab permasalahan banyaknya minimarket tidak berizin di Surabaya Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan pengambilan data dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan untuk pengambilan informan dilakukan dengan cara purposive sampling dengan informan yang berasal dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surabaya, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Pemilik dari Mini market Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah implementasi tentang pelayanan di bidang perdagangan dan perindustrian dalam perizinan pendirian minimarket yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak dapat berjalan dengan baik, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut. Adanya perubahan Izin prinsip dan Izin lokasi yang merupakan syarat dalam permohonan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) pada Peraturan Walikota No.35 Tahun 2010 menjadi faktor penghambat implementasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Belum selesainya Peraturan Walikota tentang pelimpahan wewenang izin prinsip dan perubahan syarat izin lokasi menyebabkan kebijakan perizinan usaha toko modern atau mini market di Surabaya tidak dapat berjalan dan menjadi masalah yang hingga kini belum dapat diatasi, hal ini yang menjadikan banyaknya minimarket yang tidak berizin di Kota Surabaya.

Actions (login required)

View Item