IZZATY MAWADDAH RAHMAWATY, 040811608 (2012) KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH MENGHADAPI PERALIHAN PBB PERDESAAN-PERKOTAAN DAN BPHTB TERKAIT DENGAN TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KOTA X). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-rahmawatyi-21369-5.abstr-k.pdf Download (323kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Mencermati Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan BPHTB menjadi kewenangan daerah terhitung dari 1 Januari 2011 dan 1 Januari 2014 paling lambat untuk PBB-P2. Dengan ketentuan apabila pemerintah daerah telah siap dalam pelaksanaannya dapat lebih cepat untuk dapat memungut PBB-P2 sebelum tahun 2014. Sebagai pelaksana pembangunan di daerah yang berdasarkan asas desentralisasi, tentunya adanya perangkat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB. Tujuan dari penelian ini yakni untuk mengetahui persiapan Pemerintah Kota X sebagai pilot project dalam menghadapi peralihan PBB P2 dan BPHTB. Pendekatan yang digunakan untuk menyusun skripsi ini yakni pendekatan kualitatif. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, metode yang sesuai yakni studi kasus eksploratoris. Unit analisis yang digunakan yakni kesiapan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota X dalam merespon pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah. Data hasil penelitian dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis. Hasil penelitian ini adalah Pengalihan kewenangan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah merupakan keputusan yang tepat untuk Pemerintah Kota X dengan melakukan secara bersamaan. Dalam rangka persiapan pengalihan PBBP2 dan BPHTB, Pemerintah Daerah Kota X dapat dikatakan siap melakukan pengalihan melihat kesesuaian dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB, dan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tersebut masing-masing : Nomor: 186/ PMK.07/2010 dan Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan BPHTB. Namun persiapan yang dilakukan masih perlu disempurnakan terkait masih belum dikeluarkan secara keseluruhan Peraturan Walikota yang berhubungan dengan PBB-P2 dan BPHTB. Dan masih belum adanya SOP. Diharapkan ke depannya Pemerintah Kota X dapat segera memenuhi ketidaksempurnaan ini.

Actions (login required)

View Item