Betsy Setiono, 070911004 (2013) Peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya dalam Perolehan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Kecil Menengah Inovatif. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-setionobet-29800-6.abstr-k.pdf Download (167kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2014-setionobet-29800-FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya dalam Perolehan hak merek bagi usaha kecil menengah. Perlindungan hak merek merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi sektor usaha kecil menengah khususnya usaha kecil menengah yang inovatif. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam undang – undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang mengacu pada teori yang dikemukan oleh Fathorazi tentang peran pemerintah. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya, 1 orang pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, serta 6 orang pelaku UKM inovatif peraih penghargaan Adi Cipta Karya yang telah pernah mendapat program bantuan perolehan hak merek. Penentuan informan tersebut dilakukan dengan teknik purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara yang mendalam terhadap subyek penelitian. Dimana hasil wawancara tersebut kemudian diolah serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Surabaya dalam perolehan hak merek bagi UKM inovatif adalah sebagai fasilitator perolehan hak merek, dimana dalam program fasilitasi tersebut terkandung sejumlah kegiatan yang menjadi ciri khas dari fungsi dan peran pemerintah sebagai fasilitator, yakni memberikan sesuatu, memberikan keistimewaan, dan menciptakan kebijakan yang ditujukan pada obyek fasilitasi.

Actions (login required)

View Item