FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

DANU RAMDHANA, 071013089 (2013) FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2014-ramdhanada-29921-7.abstr-k.pdf

Download (306kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2014-ramdhanada-29921-FULLTEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui perspektif kebijakan publik. Penulis mengambil daerah penelitian UMKM di Kabupaten Probolinggo dikarenakan potensinya yang cukup potensial di Propinsi Jawa Timur. Oleh karenanya, faktor kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap pelaku UMKM, yakni formulasi kebijakan dalam pemberdayaan pelaku UMKM, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi formulasi kebijakan tersebut, serta interaksi antar aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo akan disoroti dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan data kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait pemberdayaan pelaku UMKM dilakukan dengan menggunakan model sistem melalui pendekatan bottom up atau dengan melalui jaring aspirasi masyarakat. Hal ini, sesuai dengan teori negara kesejahteraan (welfare state) dimana pemerintah dituntut tanggung jawabnya untuk menjamin kesejahteraan warganya. Faktor pendukung dan penghambat seperti permodalan dan teknologi serta dukungan pemerintah menjadi bahan pertimbangan dalam formulasi kebijakan tersebut. Interaksi antara pemerintah kabupaten dan masyarakat serta interaksi antara pemerintah kabupaten dan DPRD pada formulasi kebijakan terkait pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Probolinggo lebih mencerminkan proses interaksi dalam bentuk partisipatif dan asosiatif. Hal ini sesuai dengan teori sistem David Easton dimana dalam formulasi kebijakan terdapat interaksi yang terbuka dan dinamis antar para pembuat kebijakan dengan lingkungannya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKBKK-2 FIS P. 04/14 Ram f
Uncontrolled Keywords: Policy, Policy formulation, empowerment of actors SMEs
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsNIM
DANU RAMDHANA, 071013089UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorSutrisno, Drs., MS.UNSPECIFIED
Depositing User: Mrs. Djuwarnik Djuwey
Date Deposited: 18 Feb 2014 12:00
Last Modified: 30 Aug 2016 06:45
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/16274
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item