DIMAS NOVIYANTO, 070810159 (2013) Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Elektronik di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan(Studi pada Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-noviyantod-30227-6.abstr-k.pdf Download (132kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 16343.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan lelang manual dipandang sebagai cara yang kurang efisien dan dianggap sebagai sistem yang tertutup menyebabkan sangat mungkin terjadinya tindak kolusi antara panitia penyelenggara lelang dengan rekanan penyedia barang dan jasa. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 sebagai pengganti kedua PP Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa yang didalam salah satu pasalnya menyatakan pelaksanaan kegiatan lelang barang dan jasa melalui elektronik yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan lelang barang dan jasa yang efisien, transparan, dan kompetitif. Pemerintah kabupaten Bangkalan sebagai instansi pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui elektronik dengan mendirikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagai unit yang mempunyai tugas mengelola website yang bertujuan sebagai fasilitas kegiatan lelang antara panitia lelang dengan rekanan penyedia barang dan jasa. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui elektronik di pemerintah Bangkalan dan tentang faktor-faktor yang dapat menjelaskan implementasi kebiajakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian adalah deskriptif. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dan selanjutnya dikembangkan dengan menggunakan teknik snowball. Data yang diperoleh melalui observasi dan proses wawancara, dan mengambil keuntungan dari dokumen sumber data dan pencarian data online. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang valid. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan mengkaji semua data yang tersedia diperoleh melalui wawancara mendalam dan menggunakan dokumen sumber data kemudian dikombinasikan dan dikelompokkan atau mengidentifikasi satu set hubungan data. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui elektronik diwujudkan dengan pembentukan LPSE sebagai unit yang memfasilitasi kegiatan lelang antara panitia dengan rekanan. Dalam pelaksanaan kegiatan lelang barang dan jasa secara elektronik masih ditemukan bentuk kecurangan dengan adanya kerja sama antara panitia dan rekanan penyedia barang dan jasa yang melanggar peraturan. Variabel yang menghambat pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui elektronik adalah sumber daya baik sumber daya manusia secara jumlah kurang yang menyebabkan adanya rangkap jabatan maupun anggaran dan fasilitas yag disediakan dinilai masih kurang, komunikasi yang terhambat karena tidak adanya media yang menjadi fasilitas, kemudian disposisi pelaksana yaitu belum semua SKPD yang ada di pemerintah kabupaten Bangkalan melaksanakan lelang secara elektronik dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kemampuan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Actions (login required)

View Item