MUHAMMAD RIFQI HERDIANZAH, 070810219 (2013) KEBIJAKAN PEMERINTAH AUSTRALIA TERKAIT PERMASALAHAN IRREGULAR MARITIME ARRIVALS PERIODE KEPEMIMPINAN PERDANA MENTERI JULIA GILLARD TAHUN 2010-2012. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-herdianzah-28099-9.abstr-k.pdf Download (167kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2013-herdianzah-28099-1.FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (810kB) | Request a copy

Abstract

Australia merupakan negara yang menjadi salah satu negara tujuan para pencari suaka, khususnya yang berasal dari negara-negara di kawasan Asia. Sebagian besar pencari suaka tersebut menggunakan perahu atau kapal sebagai media transportasi untuk menuju ke Australia. Karena kedatangan mereka yang sebagian besar tidak membawa dokumen resmi ataupun visa yang sesuai, maka pemerintah Australia kemudian menyebut para pencari suaka yang datang dengan perahu tersebut sebagai Irregular Maritime Arrivals atau IMAs. Keberadaan IMAs tersebut dianggap pemerintah sebagai perwujudan dari imigran ilegal serta praktek penyelundupan manusia. Di tahun 2010, terjadi arus peningkatan jumlah IMAs yang tinggi di Australia. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan yang bersifat menghukum para pencari suaka dengan perahu. Kebijakan tersebut antara lain adalah penerapan kembali Pacific Solution, pengembalian pencari suaka ke negara asal, serta Malaysia Solution. Penelitian ini akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah hingga pada akhirnya menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan 1,) teori sistem, 2,) pre teori policy influence system, serta 3.) teori prejudice dalam upaya menjawab pertanyaan bagaimana bentuk-bentuk kebijakan yang diterapkan pemerintah Australia dalam menangani Irregular Maritime Arrivals pada masa pemerintahan Julia Gillard serta faktor-faktor apa yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya diambil. Peringkat analisis yang digunakan adalah negara bangsa. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, dengan jangkauan penelitian yaitu mulai tahun 2010 ketika Perdana Menteri Julia Gillard mulai memegang pemerintahan sampai dengan tahun 2012 dimana kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan. Setelah melalui pembahasan, hipotesis yang diajukan didukung oleh data yang menyebutkan bahwa pemerintah Australia mengeluarkan kebijakan imigrasi yang tertutup kepada imigran dengan perahu dengan dipengaruhi oleh tiga faktor pengaruh kebijakan yakni; 1,) birokrasi, 2,) partai, dan 3.) publik, dengan melandaskan pada pertimbangan prejudice negatif yang melekat pada imigran dengan perahu sebagai rasionalisasi pengambilan kebijakan.

Actions (login required)

View Item