INTAN MARCELLINA PARAMA ISWARA, 070913053 (2013) KONTESTASI KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN AKTOR NON PEMERINTAH DALAM PENETAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-iswarainta-28501-6.abstr-k.pdf Download (194kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 8.pdf Restricted to Registered users only Download (747kB) | Request a copy

Abstract

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Perumusan kebijakan merupakan hal terpenting dari kebijakan pubik karena dalam perumusan kebijakan terdapat kepentingan dari beberapa pihak. Masing-masing pihak itu memiliki beberapa kepentingan yang diperjuangkan dengan pada akhirnya terdapat pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah ini sudah ditetapkan pada tahun 2012 dan merupakan hasil perbaikan dari Peraturan Daerah yang sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang diperoleh berasalkan hasil wawancara dan data sekunder yang didapatkan pada saat penelitian dengan pihak yang terkait dalam perumusan kebijakan tentang retribusi daerah ini, dan hasil wawancara tersebut diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perumusan kebijakan tentang retribusi daerah di Provinsi Jawa Timur ini menunjukkan beberapa temuan data, pertama adalah latar belakang perumusan kebijakan ini merupakan inisiatif dari eksekutif dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dalam hal ini sebagai peningkatan PAD dengan mengabaikan tuntutan masyarakat sehingga kebijakan retribusi daerah ini bersifat elitis, yang mana tingkat kepuasan masyarakatnya rendah. Temuan data yang kedua bahwa Pemerintah Daerah dalam merumuskan suatu kebijakan ternyata juga dibantu oleh beberapa pihak yang mampu dan paham mengenai perumusan kebijakan.

Actions (login required)

View Item