NEVI NEVADA, 070913072 (2013) KONTESTASI ANTARA PEMERINTAH DAN PEDAGANG SEKTOR INFORMAL (PKL) DALAM PENGGUNAAN RUANG DI KOTA SIDOARJO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-nevadanevi-28504-6.abstr-i.pdf Download (196kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 10.pdf Restricted to Registered users only Download (846kB) | Request a copy

Abstract

Lonjakan jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan menimbulkan permasalahan baru bagi kota. Mereka yang tidak bisa memasuki sektor formal, lalu menciptakan sebuah peluang dan memanfaatkan celah perekonomian yang mudah dimasuki dan tidak membutuhkan modal yang besar, yakni melalui sektor informal. Salah satu sektor informal yang dibahas disini adalah Pedagang Kaki Lima. Keberadaan pedagang kaki lima tentunya mendukung aktivitas perekonomian dengan menyediakan komoditas berharga murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun keberadaan mereka yang berada di ruang publik dengan menggunakan fasilitas perkotaan, yang akhirnya memposisikan sebagai kelompok yang melanggar peraturan dan ilegal, karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah daerah mengenai tata ruang kota. Penggunaan fasilitas umum oleh pedagang kaki lima jelas-jelas mengganggu ketertiban umum seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Pasal 1 Nomor 7 tahun 1990. Perbedaan persepsi mengenai konsepsi tentang ruang akhirnya menimbulkan kontestasi antara pemerintah dan pedagang kaki lima. Pemerintah kota berhak mengatur ketertiban kotanya, menjadikan pedagang kaki lima sebagai salah satu masalah kota. Disi lain, pedagang kaki lima sebagai warga kota sekaligus pelaku ekonomi juga merasa memiliki hak untuk mencari penghidupan. Untuk itu, pemerintah seharusnya membuat regulasi yang jelas dan memasukkan dalam tata ruang wilayah kota untuk lokasi-lokasi mereka berjualan. Relokasi pun perlu mempertimbangkan jenis barang dagangan yang diperjual-belikan Para Pedagang Kaki Lima.

Actions (login required)

View Item