RATIH RIDIYAWATI, 070810481 (2013) Proses Politik Penetapan Anggaran Jaring Aspirasi Masyarakat Dalam APBD Provinsi Jawa Timur. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-ridiyawati-28509-4.abstr-k.pdf Download (55kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 13.pdf Restricted to Registered users only Download (597kB) | Request a copy

Abstract

Proses penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2013 di Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya pada Anggaran dana bantuan sosial dan hibah terdapat perbedaan kepentingan yang dibawa antar anggota badan anggaran. Kepentingan legislatif berasal dari dua hal, yakni kepentingan publik dalam ruang lingkup lebih kecil, yaitu konstituen daerah pemilihan dimana dia mewakili. Kemudian yang kedua berasal dari misi partai yang dibawa oleh setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlebih lagi menduduki posisi sebagai badan anggaran DPRD Provinsi Jawa Timur. Misalnya, Partai PKB membawa misi bagi kaum nahdhiyin, perbaikan sarana peribadatan, sekolah islam seperti madrasah dan pengembangan pondok pesantren melalui dana hibah. PDIP dengan misi program “wong cilik”, serta fokus kepada daerah-daerah yang selama ini jadi lumbung suara mereka. dan Demokrat,Golkar dan PAN berupa infrastruktur dan pembinanan masyarakat karena sebagai pendukung Gubernur dalam hal ini Pakdhe Karwo untuk persiapan pemilihan Gubernur tahun 2013. Negosiasi yang dilakukan kedua belah pihak dilakukan melalui dua mekanisme, yakni mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal ini dilakukan melalui forum-forum atau rapat-rapat resmi baik di wilayah internal hingga melibatkan kedua belah pihak. Mekanisme informal dilaksanakan setelah forum-forum resmi. Hal ini digunakan sebagai langkah ampuh mengatasi situasi deadlock dalam proses penganggaran.

Actions (login required)

View Item