ELVIRA RATNA YAFITRI, 071012026 (2014) DISFUNGSI PERAN UNFPA ATAS KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI CINA PADA TAHUN 1979 � 1994. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-syafitriel-29894-8.abstr-k.pdf Download (106kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 31.pdf Restricted to Registered users only Download (454kB) | Request a copy

Abstract

dibidang kependudukan. UNFPA dibentuk pada tahun 1969 dengan mandat untuk membantu negara-negara berkembang menyelesaikan permasalahan terkait populasi. Negara yang diberi bantuan salah satunya adalah Cina. Cina merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pergantian rezim dari Mao Zedong menuju rezim Den Xiaoping merubah tren kependudukan di Cina. Den Xiaoping memproyeksikan bahwa Cina akan mengalami hambatan dalam mencapai tujuantujuan pembangunan bila pertumbuhan penduduknya tidak dikendalikan. Pertumbuhan penduduk dilihat sebagai hambatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akibat semakin luasnya penyebaran kemiskinan hingga rendahnya kualitas kesehatan. Sehingga, Den Xioping mengeluarkan kebijakan yang dinekal sebagai One-Child Policy yang merupakan kebijakan satu anak untuk menekan pertumbuhan populasi. Dalam eksekusinya, kebijakan ini dipraktekan dengan tindakan koersif yang melanggar hak asasi manusia. Dari awal dibentuknya kebijakan One-Child Policy, UNFPA telah membantu Cina untuk menjalankan kebijakan tersebut. Tindakan koersif yang dialami penduduk Cina mengindikasikan disfungsi peran UNFPA. Pada tulisan ini, disfungsi UNFPA didekati dengan teori disfungsi organisasi internasional yang terkait pada dimensi material dan kultural. Pada dimensi material terkait pada birokrasi politik UNFPA yang lemah dan konversi power negara Cina pada UNFPA. Kedua terkait dimensi kultural yang terkait dengan kultur birokrasi dan diskursus internasional. Penelitian ini akan dibatasi pada kinerja UNFPA di Cina dari tahun 1979 hingga 1994.

Actions (login required)

View Item