MANDRA FARANDY JANITRA, 070912046 (2014) STRATEGI BRASIL MENGHADAPI TRIPS DAN TUNTUTAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGANI KASUS HIV-AIDS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-janitraman-30419-10.abst-k.pdf Download (317kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 37.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pada dekade 1980-an, Brasil dihadapkan pada wabah penyakit HIV-AIDS yang semakin menyebar di negaranya. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Brasil untuk menjamin kesehatan warga negaranya, pemerintah Brasil melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi masalah yang mengancam human security tersebut, salah satunya dengan mengeluarkan Sistema Único de Saúde (SUS) atau Undang-Undang Kesehatan yang mengatur perawatan dan pengobatan gratis bagi para orang dengan HIV-AIDS (ODHA). Permasalahan muncul ketika pada tahun 1996 pemerintah Brasil mulai meratifikasi Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS), yaitu aturan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara global dari World Trade Organization (WTO). Dengan adanya TRIPS, harga obat antiretroviral (ARV) yang selama ini dijadikan pengobatan oleh pemerintah Brasil menjadi sangat mahal. Untuk itu pemerintah Brasil menerapkan kebijakan lisensi wajib untuk menekan biaya obat ARV, namun pemerintah Amerika Serikat yang menganggap bahwa kebijakan pemerintah Brasil tersebut telah melanggar TRIPS dan merugikan perusahaan farmasi yang berasal dari Amerika Serikat. Penelitian ini mengkaji bagaimana strategi pemerintah Brasil menghadapi tuntutan pemerintah Amerika Serikat serta upayanya dalam menanggulangi penyakit HIV-AIDS sebagai komitmen tanggung jawab negara. Melalui konsep kepentingan nasional, serta teori strategi, diplomasi dan negosiasi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Brasil menggunakan strategi diplomasi ekonomi melalui cara negosiasi pengurangan harga obat ARV dengan perusahaan farmasi sebagai pemegang hak paten obat ARV untuk menghadapi TRIPS dan mengeliminasi tuntutan pemerintah Amerika Serikat.

Actions (login required)

View Item