AMELIA FITROTUN NISAK, 071013041 (2014) Implementasi Kebijakan Beras Miskin (Raskin) Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya (Studi Deskriptif Pada Kelurahan Tanah Kalikedinding). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-nisakameli-30585-6.abstr-k.pdf Download (96kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 8.pdf Restricted to Registered users only Download (640kB) | Request a copy

Abstract

Implementasi kebijakan program Raskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya mensejahterakan masyarakat tertuang dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam hal ini yang dimaksudkan dalam kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Oleh karena itu Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan sosial salah satunya dengan cara pembagian Beras Miskin (Raskin). Jadi yang perlu diteliti lebih lanjut bagaimana proses pendistribusian Raskin, apa saja kepentingan yang terjadi dalam proses pendistribusian Raskin dan bagaimana relasi antar aktor dalam proses pendistribusian Raskin tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dengan pendekatan top-down serta menggunakan teori orientasi aktor. Dalam hal ini menggunakan pendekatan topdown karena dimulai dari level atas. Kebijakan tersebut dibuat oleh pusat dan diimplementasikan ke daerah. Sedangkan teori orientasi aktor untuk mengetahui bagaimana relasi kepentingan yang terjadi dan siapa saja aktor-aktor dalam proses kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya (DPRD) dan anggota birokrasinya seperti (BPS, Bapemas, Kelurahan, RT/RW) dalam proses pendataan sampai tahap pendistribusiannya kurang concern dan fokus dalam mengimplementasikan kebijakannya sehingga terjadi hambatan di lapangan. Tidak hanya masalah internal saja, namun masalah-masalah eksternal juga menghambat proses implementasi kebijakan pendistribusian Raskin. Dengan menggunakan pendekatan top-down diharapakan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai penerima bantuan dapat menyelesaikan permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah mereka buat. Serta teori orientasi aktor dapat menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Adanya suatu kepentingan yang terjadi dalam suatu kebijakan diharapkan dapat dihilangkan agar tujuan dari Raskin sendiri dapat tercapai.

Actions (login required)

View Item