WIEKA OVIANY, 071013077 (2014) POLITIK PERSETERUAN INTERAKSI STAKEHOLDERS DALAM TATA KELOLA HUTAN LINDUNG PULAU TARAKAN ERA OTONOMI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-ovianywiek-30616-6.abstr-k.pdf Download (248kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 19.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Adanya otonomi daerah semakin membuka kesempatan bagi para stakeholders untuk menguasai sumber daya alam yang ada di dalam hutan lindung. Salah satunya dalam pengelolaan Hutan Lindung Pulau Tarakan. Kerumitan dalam pengelolaan Hutan Lindung Pulau Tarakan timbul karena adanya otonomi daerah yang menciptakan tarik menarik kepentingan antar lembaga pemerintahan. Hal ini semakin kompleks ketika hadirnya stakeholders lain yang berasal dari kelompok pengusaha dan kelompok masyarakat Kota Tarakan. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian, yaitu apa saja kepentingan stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Lindung Pulau Tarakan dan bagaimana interaksi stakeholders dalam pengelolaan Hutan Lindung Pulau Tarakan di era otonomi daerah. Ini merupakan penelitian yang sederhana dengan ruang lingkup yang sangat kecil sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai penelitian tambahan untuk melengkapi penelitian-penelitian besar yang telah dilakukan sebelumnya. Teori yang digunakan adalah theory contentious politics atau teori politik perseteruan yang dikemukakan oleh McAdam, Tarrow, dan Tilly. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian maka dilakukan wawancara, observasi dan juga bantuan dari data-data sekunder yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan jika kasus yang berhubungan dengan tanah di Kota Tarakan merupakan hal yang sensitif. Kita dapat menemukan adanya perbedaan kepentingan yang dibawa oleh para stakeholders atau pemangku kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan sebuah gesekan kepentingan yang menghasilkan permasalahan di dalam pengelolaan Hutan Lindung Pulau Tarakan. Perseteruan politik yang terjadi menciptakan ketidakselarasan antar stakeholders sehingga memicu konflik dalam pengelolaan Hutan Lindung Pulau Tarakan.

Actions (login required)

View Item