SUHARSONO (2015) PERBANDINGAN STRUKTUR DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA: STUDI KASUS DESA MENGANTI, KECAMATAN GLAGAH, PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK i KABUPATEN LAMONGAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (254kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (103kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (107kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (232kB)
	Text (GAMBARAN UMUM) 5. BAB 2 GAMBARAN UMUM.pdf Download (235kB)
	Text (TINJAUAN DAN ANALISIS) 6. BAB 3 TINJAUAN DAN ANALISIS.pdf Download (327kB)
	Text (PENUTUP) 7. BAB 4 PENUTUP.pdf Download (107kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (101kB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Perbandingan Struktur Dan Kewenangan Pemerintahan Desa: Studi Kasus Desa Menganti, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan bertujuan untuk meneliti perubahan struktur dan fungsi pemerintahan desa serta implikasinya terhadap ruang partisipasi politik masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan teori kelembagaan baru dari W. Richard Scott. Desa dapat dilihat sebagai suatu bentuk pemerintahan yang dinamis dan selalu berubah. Perubahan pemerintahan desa dapat dipahami dari berbagai bentuk peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan desa. Dalam UU No. 32/2004 desa ditempatkan sebagai pemerintahan dibawah kabupaten/kota yang berimplikasi pada desa tidak memiliki keleluasaan untuk mengelola segala potensi yang dimilikinya. Namun hal ini segera berubah dengan diterbitkannya UU No. 6/2014 yang mengandung komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa dengan menjadikan desa sebagai subyek pembangunan dengan memberikan ruang kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Penelitian ini memiliki setting tempat di Desa Menganti. Dengan informan penelitian yaitu pemerintahan Desa Menganti yang terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dari UU No. 32/2004 menjadi UU No. 6/2014 berimplikasi pada perubahan fungsi dari pemerintahan desa. Dengan diterbitkannya UU No. 6/2014 kewenangan desa menjadi lebih besar dengan adanya kewenangan hak asal-usul dan juga kewenangan lokal berskala desa membuat desa secara otonom bisa mengatur dan mengurus sendiri urusannya tanpa perlu mengikuti atau keinginan dari pemerintah atasan. Kewenangan yang semakin besar ini berimplikasi pada ruang partisipasi politik masyarakat desa yang semakin besar pula, pemerintahan desa dan masyarakat bisa secara mandiri merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan.

Actions (login required)

View Item