SUCAHYO OKTAFIAN MUGIHONO, 070610238 (2011) Studi Tentang Pola Hubungan Antara Masyarakat dan Pemerintah Kota Dalam Kebijakan Revitalisasi Kalimas Surabaya. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-mugihonosu-20167-fisan0-k.pdf Download (337kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-mugihonosu-16916-fisan0-s.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Revitalisasi Kalimas merupakan tema pengembangan kota Surabaya dengan memaksimalkan potensi Kalimas. Upaya pembangunan ini direncanakan dalam 9 titik pembangunan strategis kota Surabaya, yang seringkali dikenal sebagai proyek daerah muka sungai. Yaitu mengarahkan wajah kota Surabaya menuju ke sungai. Kebijakan ini memiliki dampak yang sangat luas karena cakupan wilayah pembangunan yang juga melibatkan adanya perubahan tata ekonomi, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Dampak yang luas inilah yang kemudian menuntut adanya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Perlu adanya sebuah diskusi terbuka antara aktor kebijakan, dalam hal ini diskusi antara pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan sebuah pemahaman bersama. Hal ini menjadi sangat penting karena revitalisasi Kalimas belum terimplementasikan seluruhnya. Satu hal yang sangat kontradiktif ketika melihat kondisi di lapangan yang menunjukkan kecenderungan hubungan yang lemah antara pemerintah dan masyarakat. Nampak pada munculnya resistensi kebijakan dari masyarakat, seperti contoh kasus di daerah pasar tradisional Keputran, pedagang ikan hias di Jl. Irian Barat, dan juga permukiman penduduk Jagir Wonokromo. Fenomena ini muncul karena adanya perbedaan keinginan dan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat akibat munculnya sebuah kebijakan. Dari sini kemudian peneliti mencoba memetakan peran masyarakat dan pemerintah untuk kemudian bisa didapatkan strategi membangun sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini hanya dibatasi pada pemetaan peran pemerintah daerah dan masyarakat sekitar Kalimas Surabaya serta pola diskusi di antara keduanya. Dari data hasil di lapangan, peneliti mendapatkan gambaran bahwa ruang diskusi yang selama ini bersifat formal. Hal ini karena hubungan yang lemah antara pemerintah dan masyarakat. Pola komunikasi tidak berjalan secara terpadu dalam menyelesaikan masalah bersama dan lebih cenderung berpola tawar menawar kepentingan. Namun dalam diskusi antara pemerintah dan masyarakat telah muncul pembelajaran dan pengalaman yang baru karena adanya para ahli yang mentransfer pengetahuan. Dengan adanya data temuan di lapangan inilah kemudian peneliti menganggap perlunya strategi pendekatan yang dialogis antara pemerintah dan masyarakat untuk merumuskan pemahaman bersama. Kata kunci : deliberatif, dialog terbuka, pemahaman bersama

Actions (login required)

View Item