MUSONIF AFANDI, 070417292 (2008) BENCANA SOSIAL SEBAGAI BENTUK KEKERASAN STRUKTURAL (Studi Kasus Semburan Lumpur Panas PT. Lapindo Brantas Inc. di Porong). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (Fulltext) gdlhub-gdl-s1-2009-afandimuso-12999-fis.s.25-0.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text gdlhub-gdl-s1-2009-afandimuso-15660-abstrak-0.pdf Download (628kB) | Preview

Abstract

Kasus semburan lumpur panas Lapindo sungguh sangat memperihatinkan dan perlu adanya solusi yang dapat diterima oleh korban luapan lumpur panas. Fakta dilapangan nasib korban lumpur panas Lapindo yang berkaitan dengan kepastian ganti rugi sampai saat ini belum ada kejelasan atau titik terang, meski telah terjadi banyak kesepakatan dengan warga. Penantian akan pelaksanaan kesepakatan tersebut selalu saja mengalami penundaan dan perubahan jadwal yang berakibat semakin menyengsarakan masyarakat. Kasus tersebut telah menyebabkan ribuan masyarakat sekitar terkena dampak dan tergusur dari tanah kelahiran. Hal ini merupakan suatu bentuk kekerasan struktural dari negara serta korporasi terhadap korban. Negara harus mampu menjalankan fungsinya dalam melindungi kepentingan rakyat sebagai cermin komitmen sosialnya, yang pada kenyataannya kini banyak tersisih. Minimal peran negara adalah membatasi pengaruh ekspansi korporasi besar yang merugikan kepentingan publik dengan memproduksi kebijakan dan regulasi-regulasi yang bisa mengurung keserakahan modal. Kasus Lapindo sesungguhnya cukup memperlihatkan betapa kekuatan modal menjadi segala-galanya. Kekuatan sumber daya dalam kasus Lapindo telah bergerak sangat lincah untuk melangkahi serta menekuk “hajat hidup orang banyak” bahkan negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa proses pembangunan sering kali alpa dari mutan unsur etika yang berperan dalam menghitung setiap nisbah pembangunan yang dilaksanakan. Upaya kuratif merupakan misi etis negara untuk melayani rakyatnya yang sering takluk karena dipaksa bertarung dengan pemilik modal. Drama getir beserta implikasi mengerikan dari beberapa proyek pembangunan olek korporasi besar (konglomerasi), seperti dalam kasus Lapindo. Pada kasus ini tampaknya cukup menunjukkan tentang lenyapnya landasan etis dan poros kesejahteraan sosial dari ranah kebijakan publik pada proses pembangunan.

Actions (login required)

View Item