Natasha Karina Ardiani, 070610216 (2009) ANALISA STRUKTURAL MENGENAI ABSENNYA INDONESIA MERATIFIKASI KONVENSI PBB TAHUN 1990 TENTANG PERLINDUNGAN HAK BURUH MIGRAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-ardianinat-16435-fishi7-k.pdf Download (317kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-ardianinat-13817-fishi7-a.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya berlaku sejak tahun 2003, dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak buruh migran dan keluarganya. Indonesia sebagai salah satu pengirim pekerja migran terbesar dunia telah menandatangani namun belum meratifikasi konvensi tersebut. Kalau tidak ada hukum yang mengikat di tataran internasional, maka Indonesia belum dapat leluasa melindungi buruh migran yang bekerja di luar negeri. Hal ini menyebabkan laporan kasus penganiayaan, penyiksaan dan penyalah gunaan wewenang yang terjadi di lapangan tidak sedikit. Tesis penulis adalah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan hak Buruh Migran dan Keluarganya karena negara didasari paradigma neoliberal memiliki kecenderungan untuk mengambil kebijakan perburuhan mengikuti logika kapital, oleh karena itu konvensi tidak diratifikasi dalam rangka melanggengkan komodifikasi buruh migran yang sejalan dengan logika kapital. Dengan pisau analisis strukturalis Marxist, peneliti mencoba menghubungan tidak diratifikasinya konvensi dengan akumulasi kapital melalui komodifikasi buruh yang berlangsung di Indonesia. Teori komprehensif Stephen Gill dan David Law mengenai negara, kekuatan kapital dan logika yang mengakar di baliknya dilengkapi dengan tesis Aronowitz serta Bratsis tentang struktur finansial global yang dapat mempengaruhi keputusan negara di tataran domestik dan internasional menjadi alat bedah penulis dalam menjawab alasan di balik absennya negara meratifikasi konvensi. Lebih jauh masuknya Poulantzas yang berbicara tentang logika kapital yang ditopang oleh komodifikasi memilki peran sentral dalam menginterupsi ratifikasi konvensi, karena praktik komodifikasi memiliki relasi subordinasi antara negara-buruh mgiran sehingga mekanisme perlindungan terabaikan.

Actions (login required)

View Item