Ardini Pironita Kinasih, 070517747 (2010) SIKAP PRANCIS TERHADAP KEBEBASAN BERAGAMA, KASUS: LARANGAN BERJILBAB DI SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI BERDASARKAN EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS PASAL 9. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-kinasihard-16436-fishi7-k.pdf Download (283kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-kinasihard-13819-fishi7-s.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perpindahan manusia serta barang dari suatu negara ke negara lain telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi saat ini. Salah satu wilayah yang menjadi tujuan para imigran adalah negara-negara Eropa. Para imigran yang tinggal dan menetap turut memperkaya demografi di Eropa. Salah satu kelompok yang banyak bermigrasi ke Eropa adalah kaum Muslim. Meningkatnya jumlah umat musim ini mendorong pemerintah negara-negara Eropa untuk mengeluarkan kebijakan migrasi yang berkaitan dengan kaum migran. Uni Eropa dan sebagian besar negara anggotanya telah menyetujui sebuah traktat politik anti rasisme dan anti diskriminasi yaitu European Convention of Human Rights (ECHR). Pasal 9 ayat 1 mengatur tentang kebebasaa tentang berpikir, hati nurani, dan agama. Tetapi terdapat pembatasan tertentu pasal 9 ayat 2 tentang kebebasan tersebut yang diatur oleh negara-negara anggota Uni Eropa sesuai dengan kondisi masing-masing negara anggota. Prancis sebagai salah satu tujuan para imigran juga mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan paling kontroversial adalah kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan beragama yaitu pengeluaran Undang-Undang Laïcité yang menjadi dasar larangan penggunaan simbol-simbol agama di sekolah-sekolah negeri termasuk di dalamnya larangan penggunaan jilbab. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra baik dari kalangan Muslim maupun non Muslim. Jilbab merupakan salah satu cara berpakaian yang wajib digunakan oleh perempuan Muslim sesuai dengan perintah agama Islam. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui alasan di balik larangan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri yang dibahas menggunakan Konsep Kedaulatan Negara, Teori Sekularisme dan Laïcité, Konsep Pluralisme Agama, Konsep Feminisme serta Konsep Prejudice dan Judgement. Melalui pembahasan yang ada diketahui bahwa pemerintah Prancis mengeluarkan larangan penggunaan jilbab di sekolah negeri karena penggunaan jilbab bertentangan dengan prinsip laïcité. Selain itu larangan ini bertujuan untuk melindungi pemaksaan penggunaan jilbab bagi gadis mussim oleh lingkungannya serta mengurangi efek negatif atas pemakaiannya karena adanya citra buruk atas Islam.

Actions (login required)

View Item