Ziyad Falahi, 070610218 (2010) IMPLIKASI NEOLIBERALISME DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI MODERAT INDONESIA ERA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2009). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-falahiziya-16437-fishi7-k.pdf Download (542kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-falahiziya-13820-fishi7-i.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan antara neoliberalisme dengan kebijakan luar negeri moderat dalam era pemerintahan susilo bambang Yudhoyono dan jusuf kalla. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia dalam rentang tahun 2004-2009 mengimplementasikan sikap moderat, baik yang melibatkan indonesia secara langsung ataupun yang tidak langsung seperti diskursus pertentangan barat dan islam. Ketika menyimak secara lebih detail, terlihat adanya kejajaran gagasan antara kebijakan moderat tersebut dengan prinsip-prinisp yang ada dalam neoliberalisme diantaranya adalah non-konfrontasi. Menjadi lebih menarik ketika menelusuri secara kronologis bahwa sikap moderat tersebut memiliki relasi timeline dengan akselerasi neoliberalisme di Indonesia. Lebih lanjut, Pencitraan menjadi indikator dalam menghubungkan antara kebijakan moderat dengan neoliberalisme. Dalam menciptakan suatu kerangka argumen maka dibutuhkan dua premis untuk menjawab permasalahan. Munculnya dua premis tersebut disebabkan oleh hadirnya pencitraan sebagai variabel antara dalam menghubungkan neoliberalisme dan kebijakan moderat. Premis pertama mengasumsikan bahwa kebijakan luar negeri moderat merupakan konsekuensi dari pencitraan. Sedangkan premis kedua menyatakan jika pencitraan merupakan dampak dari neoliberalisme. Proses pencarian data empiris dalam membuktikkan premis pertama menunjukkan bahwa sikap moderat diimplementasikan dengan tidak memihak dan cenderung untuk mendukung kedua pihak partisipan konflik. Ketika dihubungkan dengan pencitraaan, ternyata terdapat kesesuaian antara moderat tersebut dengan citra SBY. Dalam proses pembuktian premis selanjutnya, peneliti menemukan fakta bahwa pencitraan pada pemilu 2004 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Perbedaan tersebut ada disebabkan karena adanya faktor pendukung yang berbeda dimana pemilu 2004 lebih mengedepankan pranata informasi dan media massa. Perkembangan informasi tersebut merupakan akibat dari komodifikasi yang terjadi dalam skala masif. Dengan demikian maka hipotesis dalam penelitian ini yang teruji setelah melalui proses pembuktian kedua premis tersebut. Dengan demikian, maka penelitian ini memiliki implikasi teoritik dimana neoliberal tidak hanya berdampak pada kebijakan luar negeri pro pasar bebas ataupun kebijakan ekonomi internasional, melainkan juga kebijakan luar negeri moderat.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FIS HI 77/10 Fal i | ||||||
Uncontrolled Keywords: | INDONESIA - GOVERNMENT POLICY | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG8011-9999 Insurance > HG8751-9295 Life insurance > HG8901-8914 Government policy. State supervision | ||||||
Divisions: | 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | shiefti dyah alyusi | ||||||
Date Deposited: | 16 Mar 2011 12:00 | ||||||
Last Modified: | 08 Sep 2016 11:19 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/17274 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |