Amilliya Hesti Susanti, 071013047 (2014) PRAKTIK KEKUASAAN KEPALA DAERAH: Studi Kasus Pengalokasian Dana Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2013 dalam Perspektif Foucault. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (FULL TEXT)
Binder1susantiami.pdf Restricted to Registered users only Download (712kB) | Request a copy |
||
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2014-susantiami-37958-5.-abstr-k.pdf Download (90kB) | Preview |
Abstract
Hibah merupakan bagian dari APBD yang kerap kali dipenuhi kepentingan kepala daerah karena proses penganggaran dan pencairannya berada dibawah kewenangan kepala daerah. Permendagri No. 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, maupun Permendagri No. 39/2012 tentang perubahannya, yang seharusnya menjadi instrumen untuk menghadang penyalahgunaan dana hibah ternyata masih menyisakan celah negatif tersebut. Penelitian ini memaparkan praktik kekuasaan Kepala Daerah Lamongan atas dana hibah yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan. Praktik kekuasaan tersebut dianalisis dengan teori kekuasaan yang dikemukakan Foucault sebab kekuasaan dimaknai lebih orisinil sebagai kondisi strategis yang kompleks. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan beberapa informan, dan beberapa dokumen untuk dianalisis. Berdasarkan teori tersebut, peneliti mempertanyakan bagaimana proses pengalokasian dana hibah, dan bagaimana hubungan kepala daerah dengan penerima hibah secara institusional. Untuk mendapatkan penjelasan teoritik, peneliti mempertanyakan bagaimana praktik kekuasaan kepala daerah Lamongan dalam pengalokasian dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan dalam analisa Foucault. Kepala Daerah memiliki kekuasaan dalam pengalokasian dana hibah sebab terdapat konstitusi yang menjadi instrumennya. Foucault mengatakan bahwa institusionalisasi kekuasaan dilakukan dengan menggunakan struktur hukum dan politik, juga aturan-aturan sosial yang melanggengkan dominasi dan memproduksi kepatuhan. Kepatuhan dalam pengalokasian dana hibah diproduksi oleh Permendagri No.32/2011. Dengan aturan tersebut maka hibah diberikan kepada organisasi/institusi/kelompok masyarakat. Diraihnya posisi strategis dalam organisasi kemasyarakatan oleh keluarga dan kolega kepala daerah menjadikan penerima manfaat hibah tidak jauh dari jangkauan kekuasaan kepala daerah. Translation: Grants are part of the budget which is often filled with the interests of the regional head for budgeting and disbursement process is under the authority of the head area. Permendagri 32/2011 on Guidelines for Grants and Social Assistance Originating from the budget, as well as Permendagri 39/2012 on the amendment, which should be an instrument to deter misuse of grant funds still leaves a gap turns negative. This study describes the practice of Lamongan Regional Head power over grants given to community organizations. The exercise of power is analyzed by Foucault's theory of power that raised more original because power is defined as a complex strategic conditions. Data collected in the form of interviews with several informants, and some of the documents to be analyzed. Based on this theory, researchers questioned how the grant allocation process, and how the relationship with the regional head grantee institutional. To obtain a theoretical explanation, researchers questioned how the exercise of power in the allocation of regional heads Lamongan grants to community organizations in the analysis of Foucault. Regional Head has the power in the allocation of grant funds for the instrument are constitution. Foucault says that the institutionalization of power is done by using the legal and political structures, as well as social rules that perpetuate domination and produce compliance. Compliance in the allocation of grants produced by Permendagri 32/2011. With these rules, the grants given to organizations / institutions / community groups. Achieved a strategic position in the social organization by family and colleagues to make the head of grant beneficiaries is not far from the reach of the power head
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 Fis P 46/14 Sus p | ||||||
Uncontrolled Keywords: | LOCAL GOVERNMENT | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG8011-9999 Insurance > HG8111-8123 Government policy. State supervision | ||||||
Divisions: | 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Tn Yusuf Jailani | ||||||
Date Deposited: | 16 Dec 2014 12:00 | ||||||
Last Modified: | 30 Sep 2016 00:35 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/17513 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |