AGUS SHODIKIN, 071013060 (2014) MASYARAKAT, PENGUSAHA, DAN PEMERINTAH : STUDI KASUS KONFLIK PENAMBANGAN PASIR BESI (BAUKSIT) DI PESISIR PANTAI JOLOSUTRO KABUPATEN BLITAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (FULL TEXT) Binder1shodikinag.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2014-shodikinag-34474&no=7 Download (1kB)

Abstract

Keberadaan penambangan pasir besi di pesisir pantai Jolosutro Kabupaten Blitar telah menuai pro-kontra dari masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Berbagai persepsi masyarakat bermunculan terkait aktivitas penambangan tersebut. Polemik muncul salah satunya dikarenakan ijin penambangan (IUP) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Blitar dinilai menyalahi aturan, di mana menurut Perda No. 5 Tahun 2009, kawasan pantai Jolosutro akan dijadikan kawasan wisata dan keberadaan penambangan pasir besi diklaim masyarakat dapat menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan. Masuknya pihak ketiga juga menambah keruh kondisi konflik yang pada awalnya hanya terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang pasir besi. Selain itu, banyaknya kelompok-kelompok kepentingan untuk menguasai sumber-sumber daya yang ada telah membawa kondisi ketidakharmonisan masyarakat Jolosutro. Studi kualitatif ini mencoba mendeskripsikan konflik yang terjadi akibat dari adanya aktivitas penambangan pasir besi di pesisir pantai Jolosutro Kabupaten Blitar. Selain itu, studi ini juga menggambarkan sumber-sumber konflik beserta dampak konflik terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa munculnya konflik pro dan kontra penambangan pasir besi di pantai Jolosutro diawali oleh adanya perbedaan persepsi masyarakat terkait aktivitas penambangan pasir besi yang menyebabkan masyarakat Jolosutro terpecah menjadi dua kelompok. Selain itu, adanya kepentingan-kepentingan pihak-pihak lain yang ingin mengambil keuntungan dari konflik telah membawa konflik di Jolosutro semakin keruh dan tidak terkendali. Translation: Iron Sand mining permits in Blitar Jolosutro coast has some pros and cons from people living around the coast. Various public perceptions sprung related the permit. Polemic arose because mining permit (IUP) issued by the Government of Blitar contradicted against the rule, which according to Local Regulation No.5 year 2009 Jolosutro coastal area will become tourist areas and the presence of iron sand mining claimed people could lead to disaster and environmental damage. Third party intervened make the condition worse whereas the conflict was originally occurred among people with iron sand mining company only. In addition, the numbers of interest groups for controlling the resources have brought disharmony condition to Jolosutro society. This qualitative study will try to describe conflict that happen result from iron sand mining permits (IUP) in Jolosutro Coastal Area, Kabupaten Blitar. Whereas, this study will describe conflict sources with conflict impact to the entire stakeholder in the conflict. From the analysis that has been done, it can be concluded that the appearance of a conflict of iron sand mining permits on the beach Jolosutro preceded by differences of public perception related to the iron sand mining activities that cause people Jolosutro split into two groups. In addition, the interests of other parties who wish to take advantage of the Jolosutro conflict has brought the conflict increasingly worse and uncontrolled.

Actions (login required)

View Item