MOCHAMAD NAJIB, 071013050 (2014) Politisasi Parkir Berlangganan Studi Kasus Proses Pembuatan Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2006 dan Perda Nomor 2 Tahun 2012 di Sidoarjo. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (FULL TEXT) Binder1najibmocha.pdf Restricted to Registered users only Download (880kB) | Request a copy
Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2014-najibmocha-37987-5.-abstr-k.pdf Download (144kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan kebijakan publik di Kabupaten Sidoarjo mengenai parkir berlangganan yang diatur dalam pada Perda nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan parkir. Tujuannya adalah untuk mengetahui mengenai peran pemerintah dan aktor lainnya serta faktor apa yang melatarbelakangi dalam pembuatan kebijakan tersebut. Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sidoarjo ini sebagai bentuk adanya otonomi daerah mencari sumber-sumber keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah. Namun kebijakan ini bukan tanpa masalah, banyaknya kepentingan beberapa pihak baik mengenai pembagian hasil retribusi maupun mekanisme parkir berlangganan tersebut membuat implementasi dari kebijakan ini tidak berjalan maksimal. Melalui pendekatan kualitatif yang didukung oleh teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, maka penelitian ini berusaha menampilkan data yang bersifat deskriptif. Sedangkan teknik pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan latar belakang Pemkab Sidoarjo membuat kebijakan ini adalah bocornya PAD pada retribusi parkir yang disebabkan oleh banyaknya parkir liar. Peran para lembaga di Kabupaten Sidoarjo turut serta dalam pembuatan kebijakan ini seperti Pemkab, DPRD, Dispenda dan Polres Sidoarjo. Kebijakan parkir berlangganan ini dimuati banyak kepentingan yang akhirnya jadi bersifat politis. Pemerintah Sidoarjo tidak merespon tuntutan masyarakat untuk menghapus atau menambahkan penjelasan bahwasannya parkir berlangganan itu wajib atau tidak sehingga implementasi di lapangan tidak maksimal. Translation: This research describes the public policy about regarding parking in sidoarjo subscription parking in the regulation no 2 of 2012 concerning the organization of parking. The purpose is to know about the role of government and other actors as well as what factors are behind the policy making. The subscribe parking policy in Sidoarjo is a form of regional autonomy for seeking financial resouces that can be used to finance expenditure. But this policy is not without a problem, many of the interests of some parties, sharing a parking retribution or subscription mechanism makes the implementation of this policy is not running optimally. Through the qualitative approach that is suppported by data collection techniques such as interviews and documentations, this research seeks to show the data that is descriptive. While the technique of taking informant conducted by purposive sampling. The research results obtained indicate the background Pemkab Sidoarjo makes this policy is leaking PAD on parking retribution caused by a large number of illegal parking. The role of the institution in Sidoarjo participate in making policy such as Pemkab, DPRD, Dispenda and Polres Sidoarjo. This subscribe parking policy is loaded with many interests that ultimately political. The Sidoarjo goverment is not respond to the demands of society to remove or add an explanation that subscribe parking have to or not so that the implementation in the field is not maximal.

Actions (login required)

View Item