AMAL MUSHOLLINI, 070710437 (2014) KONSISTENSI PENERAPAN CROSS-BORDER CO-OPERATION DALAM NORDIC PASSPORT UNION DI KAWASAN NORDIK: STUDI KASUS HUMAN-TRAFFICKING TAHUN 1999-2104. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) MUS.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (FULLTEXT) F1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menelaah hubungan dan pengaruh antara meningkatnya kasus-kasus human-trafficking dengan penerapan kebijakan cross-border co-operation (CBC) di kawasan Nordik pada rentang waktu tahun 1999-2014. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa kebijakan luar negeri CBC yang diimplementasikan setiap negara anggota kawasan Nordik dalam bentuk Nordic Passport Union atau NPU sejak tahun 1952, selain memicu peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat Nordik, juga memicu berkembangnya kasus kejahatan kemanusiaan. Sejalan dengan penggunaan welfare and prosperity model untuk kawasan ini, keterbukaan akses dan mobilisasi masyarakatnya pun ternyata mampu membuka celah industri perdagangan manusia dengan berbagai bentuk. Acuan penelitian ini menggunakan format penelitian kualitatif dengan tujuan menggali sejauh mana para stakeholder di kawasan Nordik, dalam hal ini adalah Nordic Council dan Nordic Council of Ministers, tetap menjalankan regulasi penerapan NPU dengan menghadapi gempuran kasus kemanusiaan yang semakin meluas. Permasalahan ini kemudian diteliti dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil sudut pandang analisa Group Decision Making, satu dari peringkat analisa yang dikemukakan oleh Valerie Hudson. Hal ini mengingat bahwa pembentukan dan penerapan dari Nordic Passport Union diterapkan oleh negara-negara dalam satu kawasan Nordik, sehingga keputusan yang dibuat dan untuk Nordik, juga mempengaruhi kebijakan dari masing-masing negara anggota. Selain itu, teori integrasi pun juga digunakan, yaitu dengan memakai pendekatan pemikiran federalis, pendekatan komunikasi (scientific), dan pendekatan neo-fungsionalisme. Sedangkan pada kasus human-trafficking sebagai salah satu negative-effect dari NPU ini, peneliti menggunakan data-data dan materi Hak Asasi Manusia, salah satunya dari Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948 dari Majelis Umum PBB. Pada metodologi penelitian, dijelaskan pula tentang konsep cross-border co-operation, human-trafficking and human right, dan tinjauan terhadap posisi Nordic Council dan Nordic Council of Ministers sebagai pemegang kewenangan penentu kebijakan di kawasan Nordik. Dari berbagai pendekatan di atas, bisa ditarik jawaban sementara yang pada dasarnya menginformasikan bahwa dewan Nordik tetap menerapkan NPU dan mengemukakan data tentang adanya lembaga-lembaga lain selain dewan ini yang bisa turun tangan untuk mengatasi masalah human-trafficking ini. Dan tentu saja, cakupannya lebih luas ke skala internasional, bukan hanya di kawasan saja. Jawaban deskriptif-kualitatif ini tidak untuk dibuktikan, melainkan dijadikan landasan pengumpulan data untuk pembuktian lebih lanjut.

Actions (login required)

View Item