ETIK WILUJENG (2015) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DALAM RANGKA PELESTARIAN HUTAN DI KPH BLORA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (184kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (110kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (93kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (295kB)
	Text (GAMBARAN UMUM) 5. BAB 2 GAMBARAN UMUM.pdf Download (283kB)
	Text (PEMBAHASAN) 6. BAB 3 PEMBAHASAN.pdf Download (553kB)
	Text (PENUTUP) 7. BAB 4 PENUTUP.pdf Download (107kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (91kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Download (488kB)

Abstract

Hutan merupakan kesatuan ekosistem sumberdaya alam hayati yang perlu dilestarikan bagi kelangsungan hidup manusia. Pengelolaan hasil hutan tidak boleh mengakibatkan kerusakan hutan, untuk itu ekosistem hutan dapat berjalan baik jika komponen di dalam hutan baik biotis dan abiotis/lingkungan berjalan seimbang. Seiring berjalannya era otonomi daerah, Pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan termasuk di bidang kehutanan di daerah masing-masing. Salah satunya adalah kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Salah satu permasalahan daerah yang patut diperhatikan adalah masalah hutan. Paradigma yang ada sekarang adalah bagaimana hutan itu tidak hanya dikelola oleh negara tetapi dapat dikelola secara proporsional dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pengelolaan hutan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Rangka Pelestarian Hutan di KPH Blora. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik penentuan informan secara purposive, informan dalam penelitian ini berjumlah 19 orang. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan mengelompokkan serta mengkombinasikan data yang diperoleh, dan juga menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan antara data tersebut. Sedangkan validitas data diuji melalui triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) berjalan kurang optimal dimana kebijakan ini belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan tujuan PHBM. Implementasi kebijakan PHBM berjalan kurang optimal disebabkan karena masih adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi PHBM sehingga kebijakan PHBM tidak dapat diimplementasikan dengan sempurna, antara lain karena dana sharing belum memberi kemanfaatan bagi masyarakat, pelibatan masyarakat dan instansi terkait dalam PHBM kurang, masih ditemui LMDH yang tidak memiliki usaha produktif, gangguan keamanan hutan berupa kebakaran dan pencurian kayu masih marak terjadi, LMDH belum menjadi organisasi yang mengakar bagi masyarakat desa hutan, pola pikir dari segenap LMDH yang hanya memprioritaskan pada bantuan/sharing sehingga kemandirian LMDH kurang, kurangnya koordinasi dalam kegiatan monitoring dan pendampingan, pelaksanaan PHBM belum sepenuhnya mendapat dukungan masyarakat setempat, kegiatan Forum Komunikasi Kabupaten belum mampu menampung aspirasi masyarakat, di tingkat dasar masih ada miskomunikasi dari LMDH/Perhutani, Sumberdaya yang kurang mencukupi seperti sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran serta sumberdaya fasilitas dari Perhutani maupun dari Dinas Kehutanan, mekanisme cenderung top-down sehingga menghambat masyarakat dalam mencapai outcome.

Actions (login required)

View Item