PUGUH BUDIONO (2015) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI BOJONEGORO: Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Download (76kB)
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (36kB)
	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (41kB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf Download (115kB)
	Text (BAB 2) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 28 May 2023. Download (90kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only until 28 May 2023. Download (164kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only until 28 May 2023. Download (38kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (39kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 28 May 2023. Download (756kB) | Request a copy

Abstract

Pembangunan berbasis ekonomi di desa sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi yang berada di desa dengan tujuan untuk mengelola potensi desa untuk mensejahterakan masyarakat desa. Skripsi ini membahas implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro di desa Ngringinrejo dan desa Kedungprimpen. Kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Bojonegoro sudah dilaksanakan sejak tahun 2006. Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Impelementasi Badan Usaha Milik Desa dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah desa melalui Musyawarah Desa (MusDes). Pelaksanaan Kebijakan dalam pelaksanaannya mengatur adanya penyertaan modal usaha masyarakat untuk mendorong kesejahteraan masyakat, sehingga tidak lepas dari adanya kepentingan dari pelaksana didalam implementasinya. Skripsi ini menggunakan 3 rumusan masalah, yang pertama siapa saja aktor yang menjadi penggerak program Badan Usaha Milik Desa. Kedua, Bagaimana karakteristik lembaga pemerintah desa yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa. Ketiga, bagaimana kepatuhan pelaksana Badan Usaha Milik Desa. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melalui wawancara, sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan kualitatif. Pada proses implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa, banyak faktor yang mempengaruhi. Adanya kepentingan aktor pelaksana kebijakan yang mempengaruhi hasil kebijakan tersebut, baik kepentingan individu maupun kelompok. Karakteristik lembaga pemerintah desa berpengaruh terhadap hasil implementasi, lembaga yang tertutup menghambat implementasi dan lembaga yang terbuka cenderung mendorong pelaksanaan kebijakan. Dalam mendorong kepatuhan pelaksana kebijakan, pemerintah desa mengadakan evaluasi dan juga adanya Laporan Pertanggungjawaban melihat pelaksanaan kebijakan. Peran dan respon pemerintah desa berpengaruh dalam pelaksanaan kebijkaan BUMDes.

Actions (login required)

View Item