Diajeng Laras Nareswari, 070216613 (2007) AKSES POLITIK KAUM MARGINAL : Studi Deskriptif Artikulasi Kepentingan Pedagang Kaki Lima. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) 29.pdf Download (209kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Akses Politik Kaum Marginal: Studi Deskriptif Artikulasi Kepentingan Pedagang Kaki Lima, diangkat penulis sebagai judul karena penulis berkeinginan untuk mengangkat deskripsi fenomena PKL di Surabaya dan respon pemerintah terhadap tuntutan dari para PKL tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini ialah mempertanyakan bagaimana pengorganisasian Pedagang Kaki Lima dan bagaimana pula strategi Pedagang Kaki Lima dalam mengatasi permasalahannya serta sejauh mana respon pemerintah Kota Surabaya terhadap tuntutan pedagang kaki lima. Penulis berusaha menjawab ketiga pertanyaan tersebut dengan melihat obyek kajian penelitian dalam dua sisi, baik dari sisi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan PKL sendiri sebagai obyek dari kebijkan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik wawancara, dokumentasi dan pengamatan. Penentuan informan dilakukan kepada PKL binaan dan PKL Non Binaan, beserta pemimpin dari Dinas Koperasi dan Sektor Informal yang berkepentingan dengan masalah PKL, serta Pihak non pemerintah yang menjadi Pembina dari salah satu kelompok PKL di Surabaya. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam menganalisa masalah ialah teori kelompok kepentingan, teori perwailan, teori resistensi, teori kelembagaan, teori kebijakan publik. Dilapangan fenomena PKL dijabarkan mulai dari bagaimana pengorganisasian masing-masing kelompok PKL, apa saja yang menjadi masalahnya serta bagaimana strategi masing-masing kelompok PKL dalam mengatasi masalah mereka. Selain itu penulis juga berusaha untuk menganalisis bagaimana respon pemerintah dalam menghadapi tuntutan PKL. Sebuah kebijakan dirumuskan sebagai sebuah keputusan untuk mengatasi permasalah atau tantangan yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat, oleh karena itu maka kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam kaitannya dengan keberadaan PKL di Surabaya, sejatinya ditujukan guna mengatasi permasalahan PKL di Surabaya. Keberhasilan suatu kebijakan juga ditentukan apakah kebijakan tersebut memuat aspirasi kepentingan semua kelompok yang menjadi obyek dari kebijakan itu. Atas dasar fenomena yang telah diteliti oleh penulis, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa sampai dengan saat ini kebijakan tersebut belum dapat mengatasi akar permasalahan, karena kebijakan yang ada hanya berhasil untuk mengatasi permasalahan jangka pendek saja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya resistensi dari PKL yang sampai dengan saat ini masih sulit di hentikan oleh pemerintah, kebijakan yang ada tidak berhasil mengatasi permasalahan PKL dan malah menjadikan masalah tersebut semakin melebar.

Actions (login required)

View Item