AGUSTIEN DYAH EKAWATI, 070116468 (2006) RELEVANSI PRINSIP NON - INTERVENSI ASEAN DALAM MENYIKAPI KONFLIK INTERNAL DI THAILAND SELATAN DAN MYANMAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) 77.5.pdf Download (238kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-ekawatiagu-1274-fishi2-6.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, ASEAN memiliki pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya agar tercipta keharmonisan hubungan di antara mereka. Sebagaimana negara-negara di dunia, ASEAN pun menganut prinsip non-intervensi yang melarang upaya-upaya campur tangan negara lain terhadap permasalahan internal untuk menjaga keutuhan kedaulatan masing-masing. Dari sekian konflik internal yang terjadi di ASEAN, banyak diantaranya yang melanggar nilai-nilai universal HAM dan demokrasi. Seperti pelanggaran HAM di Thailand dan demokrasi di Myanmar yang mendapat banyak sorotan tak hanya dari sesama negara anggota, melainkan juga dari masyarakat internasional. konflik internal yang terjadi di kedua negara tersebut kemudian memunculkan suatu permasalahan yang akan dibahasa dalam penelitian ini, yaitu Apakah prinsip non-intervensi ASEAN sebagai code of conduct masih relevan diterapkan dalam menyikapi permasalahan konflik internal di Thailand dan Myanmar? Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori normatif dengan mengambil pendekatan kosmopolitan yang menekankan pada hak-hak individu seseorang serta perlunya intervensi dalam konflik yang melanggar nilai-nilai universal. Teori ini digunakan sebagai acuan dasar untuk melihat relevansi penerapan prinsip non-intervensi. Nilai-nilai universal telah terkodifikasi ke dalam hukum internasional, karenanya, untuk mendukung legalitas intervensi, digunakan teori monisme dari hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional dengan keutamaan pada hukum intemasional (primat hukum internasional) sehingga hukum nasional negara harus menyesuaikan dengan hukum internasional terkait dengan nilai-nilai HAM dan demokrasi. Konsep terakhir adalah konsep kedaulatan barn yakni, negara sebagai entitas berdaulat memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan warga negaranya. Masyarakat internasional memiliki wewenang melakukan intervensi apabila negara tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya (the responsibility to protect). Dari kerangka teori yang di atas, diambil suatu dugaan sementara (hipotesis), yaitu Penerapan prinsip non-intervensi ASEAN tidak lagi relevan dalam konteks non-intervensi menyebabkan negara-negara anggota ASEAN tidak mampu melaksanakan tanggung jawab untuk melindungi nilai-nilai universal HAM dan demokrasi yang dilanggar dalam konflik internal di Thailand dan Myanmar. Hasil analisis menyatakan hipotesis terbukti. Bahwa konflik internal di Thailand dan Myanmar telah melanggar nilai-nilai universal HAM dan demokrasi sehingga penyelesaiannya tidak dapat dibatasi oleh kedaulatan negara. Penerapan prinsip non-intervensi menghalangi perlindungan HAM dan demokrasi di Thailand dan Myanmar. Negara ASEAN lain tidak memiliki otoritas bertindak dalam permasalahan tersebut. Dan sini terlihat bahwa prinsip non-intervensi tidak relevan diterapkan dalam permasalahan internal Thailand dan Myanmar.

Actions (login required)

View Item