MELISA MAYASARI, 070116483 (2008) KEBIJAKAN RI TERHADAP PERLINDUNGAN TKW INDONESIA DI MALAYSIA: MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) gdlhub-gdl-s1-2008-mayasarime-9425-fishi4-k.pdf Download (362kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-mayasarime-9086-fishi4-8.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kemiskinan dan minimnya peluang kerja di Indonesia menyebabkan banyaknya para pekerja yang bermigrasi ke luar negeri, terutama ke Malaysia. Hal ini telah berlangsung sejak lama, termasuk ketika Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Kini, buruh migran perempuan (TKW) semakin mendominasi dalam jumlah pengiriman buruh migran ke luar negeri. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT). Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah TKW tersebut, bertambah pula jumlah kasus diskriminasi dalam berbagai bentuk yang menimpa para TKW, termasuk di Malaysia. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini "Kebijakan luar negeri apa saja yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia selama masa pemenntahan Megawati dalam upaya perlindungan buruh migran perempuan Indonesia di Malaysia?" Penelitian ini menggunakan perangkat analisis negara-bangsa. Sebelum menjelaskan kebijakan Pemerintah Indonesia, maka buruh perempuan Indonesia dijelaskan dengan menggunakan konsep buruh migran dan gender. Sedangkan untuk menganalisis kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, digunakan teori kebijakan luar negeri, hak asasi perempuan dan buruh perempuan, serta hukum internasional. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui teknik studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud untuk melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Batas waktu penelitian ini adalah mulai 23 Juli 2001 – 21 Oktober 2004, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat data diluar tahun-tahun tersebut. Wacana yang berkembang dalam masyarakat adalah Pemerintah Megawati belum melakukan suatu kebijakan yang signifikan dalam perlindungan buruh migran perempuan Indonesia di Malaysia. Sebenarnya Pemerintah Megawati telah melakukan beberapa upaya perlindungan buruh migran perempuan Indonesia di Malaysia. Antara lain, menjalin kerjasama baik di tingkat internasional, regional, maupun kerjasama bilateral dengan Pemerintah Malaysia selaku negara penerima. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan tindakan-tindakan perlindungan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, dalam realisasinya, implementasi kebijakan Pemerintah Indonesia era Megawati tersebut dirasa belum berhasil melindungi buruh perempuan Indonesia di Malaysia dari tindakantindakan diskriminasi yang dilakukan balk oleh agen maupun majikan. Pengawasan dan penegakan hukum Pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut juga masih belum maksimal sehingga buruh perempuan Indonesia di Malaysia khususnya masih selalu dirugikan.

Actions (login required)

View Item