ARINDA YUDHAR NURMAHENDRI, 070417285 (2008) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI (Study Eksplanatif tentang Sumberdaya, komunikasi, Disposisi Pelaksana, Struktur Birokrasi dan Dukungan Kelompok Sasaran dalam Implementasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri dar. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) gdlhub-gdl-s1-2008-nurmahendr-9776-fisan4-k.pdf Download (523kB) | Preview
	Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB) | Request a copy

Abstract

Pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang tinggi tanpa disertai penciptaan lapangan kerja yang memadai menyebabkan tingginya angka pegangguran di Indonesia. Pemerintah menetapkan kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri sebagai salah satu solusi mengatasi permasalahan pengangguran di dalam negeri. Adanya kebijakan tersebut juga memberi kontribusi yang besar sebagai penghasil devisa, sekaligus untuk meningkatkan taraf hidup tenaga kerja yang bersangkutan. Upaya untuk memaksimalkan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dilakukan pemerintah dengan terus memperbaiki kebijakan yang telah ada selama ini. Pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan daerah asal tenaga kerja dimana proses awal penempatan terjadi. Di Kabupaten Tulungagung sendiri, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri selalu menduduki peringkat yang tinggi di Jawa Timur tiap tahunnya. Bahkan remittance yang dikirimkan para TKI ke kabupaten Tulungagung jumlahnya sangat unggul di Jawa Timur. Remittance tersebut mampu memberikan multiplier effect pada daerah serta berkontribusi untuk membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di daerahnya. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri dari kabupaten Tulungagung. Sedangkan permasalahan kedua adalah bagaimanakah sumberdaya, komunikasi, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, dan dukungan kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri dari kabupaten Tulungagung. Untuk menjawab permasalahan penelitian, digunakan motode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, baik dengan narasumber secara individu, maupun melalui wawancara kelompok terfokus (Focus Group Interviewing). Selain itu, pengumpulan data juga menggunakan teknik observasi serta dokumentasi. Teknik penentuan informan, secara purposive yang selanjutnya berkembang dengan teknik snowball. Proses analisis data dilakukan dengan mengelompokkan serta mengkombinasikan data yang diperoleh, dan juga menetapkan serangkaian hubungan keterkaitan antara data tersebut. Sedangkan validitas data diuji melalui triangulasi sumber data sehingga data yang disajikan merupakan data yang absah. Berdasarkan hasil temuan data di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri dari kabupaten Tulungagung dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik. Terdapat serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para pelayanan, dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun PPTKIS yang ada di kabupaten Tulungagung yang meliputi adanya sosialisasi kebijakan, informasi pasar kerja luar negeri, rekrutmen untuk proses penempatan yang terdiri dari pendaftaran, dan seleksi, pendataan dan rekomendasi paspor calon TKI di daerah, serta pembekalan kepada calon TKI. Sedangkan terkait dengan peran beberapa faktor dalam implementasi kebijakan tersebut, diketahui bahwa disposisi pelayanan, stuktur birokrasi dan dukungan kelompok sasaran dapat dikatakan cukup baik dan mendukung implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri dari kabupaten Tulungagung. Komunikasi dilakukan antara para pelaksana dan juga kepada masyarakat calon TKI sebagai kelompok sasaran walaupun dalam pelaksanaannya masih belum dapat ter jalin secara intens. Dari faktor sumberdaya, yang masih menghambat adalah sumberdaya financial, jumlah staf dan sumberdaya fasilitas dari Disnakertrans kabupaten Tulungagung. Sedangkan keseluruhan sumberdaya, baik dari segi staf, informasi, kewenangan, fasilitas serta financial yang dimiliki oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di kabupaten Tulungagung sudah berperan mendukung implementasi kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Actions (login required)

View Item