INTAN DYASILFA, 070116460 (2006) KEKUATAN POLITIK LOKAL DAN PROSES POLITIK: STUDI KASUS PENCOPOTAN KEPALA DESA DI DESA TEMPURAN, KECAMATAN SOOKO, KABUPATEN MOJOKERTO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) gdlhub-gdl-s1-2006-dyasilfain-3021-fisp11-k.pdf Download (307kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-dyasilfain-3021-fisp11-6.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Desa merupakan suatu wilayah terkecil baik dalam pemerintahan maupun dalam wilayah. Menurut Undang-Undang No 22 tahun 1999 yang di maksud desa adalah suatu wilayah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. DalamUndang-undang tersebut desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri termasuk pemilihan dan pencopotan kepala desa. Pemilihan dan pencopotan kepala desa sebagai salah satu bagian dari proses politik didesa melibatkan banyak faktor didalamnya. Faktor tersebut diantaranya munculnya kekuatan politik lokal yang selalu mempengaruhi semua proses politik di desa. Contohnya dalam pencopotan kepala desa Tempuran, adanya kekuatan politik lokal baik secara formal maupun informal mempercepat proses diberhentikannya seseorang dari jabatan kepala desa. Kekuatan politik lokal formal tersebut diantaranya adalah mereka orang-orang yang duduk dalam lembaga-lembaga birokrasi seperti perangkat desa, anggota BPD, camat dan bupati. Sedangkan kekuatan politik lokal informal adalah mereka yang berada diluar lembaga birokrasi namun oleh warga dijadikan sebagai panutan. Mereka ini diantaranya seperti tokoh agama, tokoh ekonomi. Kekuatan politik lokal baik formal maupun informal secara tidak langsung mempercepat proses pencopotan kepala desa tersebut. Kekuatan politik lokal formal berperan sebagai fasilitator terhadap tuntutan dari warga, sedangkan kekuatan politik lokal informal menarik dukungan yang diberikan pada waktu pemilihan dan secara tidak langsung mendukung tuntutan warga untuk mencopot kepala desa tersebut. Pencopotan kepala desa juga disebabkan oleh adanya konflik baik intern maupun ekstern. Konflik intern disebabkan adanya janji kepala desa yang tidak ditepati terhadap warga pada waktu pemilihan, adanya persoalan pribadi antara kepala desa sendiri dengan pendukungya atau cucuk, adanya prilaku kepala desa yang tidak yang tidak sesuai dengan nilai moral dan agama. Konflik eksternal terkait dengan situasi politik di Mojokerto, yakni pemilihan kepala daerah. Ada ancaman oleh warga tidak akan mendukung calon kepala daerah tertentu. Pencopotan kepala desa tersebut memberi implikasi dalam kehidupan masyarakat baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pidang pemerintahan, diangkatnya seorang penanggung jawab untuk menggantikan kepala desa yang telah dicopot selain itu adanya penurunan kualitas layanan pada masyarakat, banyak

Actions (login required)

View Item