SILA AYU FAJRIN, 040810338 (2013) KESESUAIAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP FATWA DSN-MUI PADA BPRS BAKTI MAKMUR INDAH KRIAN SIDOARJO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-fajrinsila-26587-6.abstr-k.pdf Download (117kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dalam penanganan pembiayaan bermasalah terhadap fatwa DSN-MUI pada BPRS Bakti Makmur Indah Krian Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data atau informasi diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan seorang kepala operasional kantor pusat BPRS Bakti Makmur Indah dan seorang account officer. Selain melakukan wawancara, arsip tentang riwayat angsuran nasabah juga dianalisis dalam penelitian ini untuk memperkuat hasil yang sudah diperoleh sebelumnya Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani pembiayaan yang bermasalah, pada beberapa kasus BPRS Bakti Makmur Indah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dalam fatwa DSN-MUI. Rescheduling, konversi akad, dan penetapan ganti rugi tidak sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSNMUI. Adapun penetapan denda, eksekusi jaminan, dan pemutihan sudah sesuai dengan fatwa yang berlaku. Ketidaksesuaian penanganan pembiayaan bermasalah pada beberapa kasus terjadi karena bank mempertimbangkan berbagai macam hal sehingga mengambil kebijakan di luar aturan yang berlaku dalam DSN-MUI. Sebagian besar ketidaksesuaian penanganan terjadi dalam kasus yang ditangani dengan cara rescheduling. Namun tidak semua tindakan penyelamatan yang dillakukan oleh BPRS Bakti Makmur Indah melanggar aturan fatwa DSN-MUI, ada beberapa kasus yang ditangani sesuai dengan aturan fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, BPRS Bakti Makmur Indah hendaknya selalu menjaga konsistensinya untuk menjalankan aturan sesuai fatwa DSN-MUI. Hal ini disebabkan fatwa-fatwa yang disebutkan dalam DSN-MUI merupakan salah satu sumber norma yang penting dan harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah.

Actions (login required)

View Item