Herlina Rahayu, 070317057 (2007) AKUNTABILITAS PUBLIK : Studi Deskriptif Tentang Financial Accountability Di Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRACT) gdlhub-gdl-s1-2007-rahayuherl-5616-fisan1-k.pdf Download (357kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-rahayuherl-5616-fisan1-7.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan Otonomi Daerah dipandang sebagai strategi ganda. Pertama, sebagai strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah. Kedua, sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah. Dengan pemberian Otoda tidak berarti permasalahan bangsa akan selesai dengan sendirinya. Otoda harus diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik untuk mendukung berjalannya lembaga - lembaga publik secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga cita - cita reformasi yaitu menciptakan Good Governance benar - benar tercapai. Agar kepemerintahan yang baik menjadi kenyataan dibutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun private sectors karena penyelenggaraan kepemerintahan yang baik akan menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata. Akuntabilitas publik merupakan suatu upaya untuk menyajikan hasil kinerja pemerintah yang diwujudkan melalui ukuran - ukuran kuantitatif. Adapun akuntabilitas publik yang difokuskan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan (financial accountability), dimana akuntabilitas keuangan suatu institusi pelayanan publik akan dimintai pertanggungjawaban seberapa besar efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan publik yang notabene dibiayai oleh uang rakyat. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas publik terutama akuntabilitas keuangan di Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana local government stake-holders, civil society stakeholders, dan private sectors stakeholders dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan. Serta faktor - faktor apa saja yang mendukung dan menghambat akuntabilitas keuangan di Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo. Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, peneliti memakai metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif yang menekankan pada hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumen yang relevan. Analisa data dilakukan dengan analisa data secara kualitatif, artinya data - data yang diperoleh akan dilakukan pemaparan atau interpretasi secara mendalam. Data - data yang ada akan dianalisa sedetail mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai mengenai akuntabilitas keuangan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Pertama, interaksi antara Local Government; Private Sector dan Civil Society belum tercipta secara optimal dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan kepada publik di Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo karena masih melekatnya kepentingan - kepentingan atau ego komersial pada LSM sebagai payung dari masyarakat. Kedua, akuntabilitas keuangan kepada publik di Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo masih dalam tataran vertical accountability sedangkan horizontal accountability baru akan diwujudkan.

Actions (login required)

View Item