AGUNG YUNIANTO
(2009)
PARTAI POLITIK DI INDONESIA PASCA ORDE BARU : STUDI KRITIS KEMUNCULAN PARTAI POLITIK ISLAM DAN PERUBAHAN STRATEGI PERJUANGAN UMAT ISLAM DI ERA REFORMASI.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Partai politik Islam merupakan sarana artikulasi partisipasi politik Islam. Untuk menelisik format dan strategi partisipasi politik Islam di Indonesia era reformasi dapat dilihat dari latar belakang kemunculan beserta aksi politik partai politik Islam era reformasi. Tema partisipasi politik Islam khususnya tentang partai politik Islam ini menjadi menarik bukan hanya disebabkan adanya kemunculan 20 partai politik Islam dalam kancah pertarungan di pemilu 7 Juni 1999, akan tetapi juga adanya gelombang besar naiknya partisipasi politik Islam di berbagai kawasan dunia. Mengemukanya wacana dan gerakan nasionalisme religius telah mengimbangi nasionalisme sekuler yang dominan di era sebelumnya.
Di Indonesia, pasca lengsernya kekuasaan rezim Suharto 21 Mei 1998 seolah menghidupkan kembali sukma Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta No X tanggal 3 November 1945 di langit perpolitikan Indonesia era reformasi. Adanya 20 partai politik Islam dari total 48 partai politik peserta pemilu 1999 merupakan bukti terjadin_ya perabahan strategi perjuangan umat Islam dari `kaltural' ke `struktural'.
Dengan demikian, strategi perjuangan umat Islam memasuki babak baru, fase formalistik Islam politik. Fase yang di era 45-82 dulu pernah dimasuki oleh umat Islam, saat mana partai politik Islam juga pernah eksis di belantika perpolitikan Indonesia.
Di bawah tema "Partisipasi Politk Islam Indonesia" tulisan ini menelisik tiga hal; Pertama, faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi kemunculan partai politik Islam di era reformasi ini? Kedua, bagaimanakah aksi partai politik Islam dalam menghadapi pemilu 1999 dan SU MPR 1999? Ketiga, bagaimanakah strategi perjuangan umat Islam era multipartai 1999 (era Islam formalistik tahap kedua) dan apa perbedaannya dengan era multipartai 1955 (era Islam formalistik tahap pertama)?
Berlandaskan teori dasar tentang partisipasi politik, tulisan ini memfokuskan kajiannya pada partai politik sebagai sarana paling valid, efektif dan akurat tentang gambaran partisipasi politik.
Berdasarkan kerangka pemikiran tentang partisipasi politik, lalu partai politik, pemikiran tentang Islam dan negara baik dari pakar politik luar negeri, Indonesia serta para praktisi politik Islam sendiri, kajian kualitatif ini mengetengahkan deskripsi analitis
tentang latar belakang kemunculan beserta segenap aksi politik partai politik Islam di era reformasi dan perbedaannya dengan partai politik Islam era 45-82 sebelumnya.
Bedasarkan analisa dari data yang terhimpun mulai dari hasil wawancara mendalam dengan para petinggi (DPP) partai politik Islam —wawancara langsung maupun wawancara yang dimuat di berbagai media-, platform partai politik Islam, dan kumpulan data sekunder di berbagai buku, artikel, media masa, dan lain-lain tebukti akan adanya dua penyebab dasar yang melatar-belakangi kemunculan partai politik Islam di era reformasi: pertama keruntuhan kekuasaan rezim Suharto merupakan pintu lebar mengemukanya kehendak kolektif untuk memperkuat posisi dan daya tawar politik Islam di era reformasi melalui pendirian partai politik Islam. Kedua, perubahan strategi perjuangan umat Islam dari kultural ke struktural merupakan alasan pendirian partai politik Islam di era reformasi.
Meskipun format dan strategi perjuangan umat Islam kini kembali ke Islam struktural akan tetapi tidak otomatis sama sebangun dengan islam struktural era 45-82 dulu. Masih dari data yang sama, terlihat jelas adanya perbedaan signifikan antara keduanya. Perbedaan ini terlihat dan platform partai politik Islam, statemen para pengurus DPP beserta rangkaian aksi politik yang ditunjukkan di dua peristiwa politik besar pasca lengsernya Suharto; Pemilu 7 Juni 1999 dan STJ MPR 1-21 Oktober 1999. Partai politik Islam era reformasi terlihat lebih bersifat fungsional substansialistik, sementara di era sebelumnya nampak formal legalistik. Kultur partai politik Islam kini juga lebih inklusif dibanding dulu yang sangat eksklusif. Kalau di era 50-an simbolisme lebih mengemuka dibandingkan substansialisme, maka kini partai politik Islam nampak berusaha melakukan sintesa antara substansialisme dan simbolisme. Kalaupun di sana sini simbol-simbol Islam masih digunakan itu sekadar sebagai sarana atau instrumen identifikasi jati diri dan itu syah dalam kancah demokrasi.
Actions (login required)
 |
View Item |
